Untuk menilai pantas atau tidak pantas, saya akan menyampaikan beberapa fakta yang terjadi selama saya berada di DKI Jakarta. Supaya fakta yang disampaikan tidak menjadi panjang, saya akan mulai dari tahun 2010 saja.
Tahun 2010 saya mengurus perpanjangan KTP. Waktu itu saya harus melapor kepada RT guna pembuatan surat rujukan kepada kelurahan. Di tingkat RT saya diminta uang rokok sekedarnya (waktu itu saya kasih Rp. 10.000,-) setelah dari RT saya ke kantor kelurahan. di salah kantor Kelurahan wilayah Jakarta Pusat ini, seorang oknum PNS menawari 'kemudahan' dengan mengatakan langsung jadi dengan hanya membayar Rp. 25.000,-. Dia mengatakan kalau tidak mau, KTP bisa jadi dalam waktu 2 bulan. Karena malas bolak-balik akhirnya saya setuju dengan tawarannya
Tahun 2010 bulan agustus, saya mengurus domisili akte yayasan. Waktu itu di tingkat RT sudah keluar Rp. 50.000,- untuk uang pengurusan. Lanjut ke tingkat Kelurahan wilayah Jakarta Pusat, saya di'todong' sebesar Rp. 400.000,- untuk domisili yayasan. Karena saya anggap mahal saya menawar dan akhirnya deal diharga Rp. 250.000,- Guna pelaporan keuangan di Yayasan, oknum PNS kelurahan tersebut memberikan selembar kertas bertuliskan untuk BAZIS. Dia bilang urus yayasan ini anggap saja beramal ya pak sambil tersenyum manis. Kalau saya hanya bisa tersenyum kecut
Tahun 2011 bulan Januari saya menikah. Karena akan pindah rumah saya urus mutasi kepindahan tempat tinggal. biayanya? sama seperti tahun 2010 ketika saya perpanjang KTP.
Tahun 2011 bulan Desember, saya dianugerahkan anak pertama. anugerah ini ditangkap dengan baik oleh oknum kelurahan wilayah Jakarta Utara. Dia mematok Rp. 250.000,- untuk pengurusan akte lahir. Tidak termasuk Kartu Keluarga perubahan. untuk pengurusan Kartu Keluarga ada harga lain atau urus sendiri dengan rekannya. Karena masa anugerah itu, akhirnya saya bersalaman tempel dengan oknum tersebut
Tahun 2012 bulan Januari. Sambil menunggu akte lahir, saya juga mengurus kartu keluarga perubahan. harganya? malas saya kasih tahu karena buat sakit hati.Â
Lalu Jokowi-Ahok jadi Gubernur-wakil Gubernur
Tahun 2013 saya ubah KTP saya yang biasa menjadi E-KTP. Karena belajar dari pengalaman, saya datang ke kantor Kelurahan dengan membawa uang rokok. Ajaib... tidak ada permintaan uang rokok. malah dikasih permen dan air mineral gelas. Saya pikir petugas kelurahan lagi mabok. Saya selipkan uang tersebut ke tangannya. Dia bilang, jangan pak... ini gratis. Kalau terima uang, saya bisa dipecat. WOOWWW...... ternyata dia lagi gak mabok, tapi dia sudah bertobat. orang yang sama bisa berubah 180 derajat dalam waktu 1 tahun
Tahun 2014, anak ke-2 lahir. Saya urus akte lahir dan kartu keluarga. Jujur saya datang dengan perasaan was-was, akan kena berapa kalau urus akte lahir dan KK baru. Begitu masuk kantor kelurahan, ambil nomor antrian, dipanggil dan langsung kasih berkas. petugas bilang 2 minggu balik lagi untuk ambil KK yang baru, sedangkan akte nanti urus lagi ke kecamatan. Saya tanya berapa biayanya? Tidak ada pak. ini gratis...... Kaget bercampur tidak percaya, ternyata petugas tersebut masih jadi orang jujur. selanjutnya 2 minggu kemudian, saya ke kantor kecamatan untuk ambil akte anak dan lagi-lagi dibilang gratis. ah, enak benar tidak perlu keluar uang
Tahun 2015 saya melaporkan keluhan mengenai sampah di perumahan. Saya cuma mau test, apakah nomor yang dikasih Ahok itu real atau cuma bohongan. tak disangka 2 hari kemudian laporan saya di respon. masih di tahun yang sama, saya melaporkan layanan puskesmas yang toiletnya bau dan tidak terurus. tidak sampai 1 minggu kemudian Kepala Puskesmas menelpon saya dan meminta MAAF karena membuat saya tidak nyaman. Dia lalu menyampaikan terima kasih buat laporan saya. Wah, gila... baru kali ini ada pejabat minta maaf sama saya hahaha....
Tahun 2016 ini saya banyak melaporkan kejadian-kejadian seputar pelayanan PEMPROV ke nomor-nomor telepon Ahok. dan sejauh ini selalu ada respon dari laporan-laporan tersebut. Jadi, kembali ke pertanyaan saya, masih pantaskah AHOK memimpin DKI Jakarta? anda sendiri yang membuat keputusan.