irvan sjafari
irvan sjafari Jurnalis

Saat ini bekerja di beberapa majalah dan pernah bekerja di sejumlah media sejak 1994. Berminat pada sejarah lokal, lingkungan hidup, film dan kebudayaan populer.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Bandung 1964, Kericuhan di Awal Pembangunan Terminal Bus Kebon Kelapa

20 April 2019   16:21 Diperbarui: 21 April 2019   01:18 317 4 2
Bandung 1964, Kericuhan di Awal Pembangunan Terminal Bus Kebon Kelapa
Ilustrasi Terminal Kebon Kelapa setelah pembangunan ITC Kebon Kelapa-Foto: Wisata Bandung

Ketika saya bertandang ke Bandung kerap menumpang angkot Dago-Abdul Muis, angkot dengan rute panjang melewati tempat strategis yang menjadi ikon kota ini. Yang dimaksud Abdul Muis di ujung selatan adalah terminal angkutan umum Kebon Kelapa, tidak terlalu jauh dari alun-alun. Jalan yang bersingungan dengan terminal itu adalah Jalan Pungkur.

Tedi Permadi dalam makalahnya bertajuk "Topomini Jalan Raya Kota Bandung" untuk Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia mengungkapkan, nama Jalan Pungkur karena jalan tersebut terletak di belakang pendopo kabupaten. Pendopo kabupaten tepatnya terletak di samping selatan alun-alun dengan arah depan 6 bangunan menghadap ke sebelah utara.

Kebon Kelapa setidaknya sudah ada pada 1890-an dan sebuah referensi mengaitkannya sebagai kawasan prostitusi. Di sekitarnya ada sebuah pasar yang disebut Pasar Pungkur.

Tidak ditemukan referensi di Google yang menerangkan bagaimana cerita berdirinya terminal ini, sampai secara tak sengaja saya menemukan jejak pembangunan terminal ini dalam delapan berita di Pikiran Rakjat pada Januari hingga Februari 1964. 

Dalam harian itu Jalan Pungkur sudah berganti nama dengan Jalan Abdul Muis sudah ada diambil dari nama pahlawan yang meninggal di Bandung pada 17 Juni 1959 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung. Separuh hidup tokoh pergerakan ini dihabiskan di Bandung, di antaranya dia pernah tinggal di Jalan Pungkur. 

Sejarah pembangunan stasiun bus ini dimulai dengan perjanjian kerja sama antara Kotapraja Bandung dengan NV Asia Motor yang dipimpin Direkturnya Suparjan pada 10 Juli 1963. Pembangunan terminal baru ini untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Bandung untuk angkutan umum. 

Dalam perjanjian itu tidak dikemukan bakal ada persoalan yang menyangkut pedagang di Pasar Pungkur, tak jauh dari tempat terminal itu akan dibangun.

Keseluruhan pembangunan ini ditargetkan selesai dalam jangka waktu lima tahun termasuk pembangunan servis stasiun. Dalam waktu enam bulan NV Asia Motor sudah mengeluarkan biaya Rp60 juta.

Persoalan mencuat setelah dilansir Pikiran Rakjat, 9 dan 10 Januari 1964 ketika Ketua Persatuan Pedagang Pasar Pungkur Achmad Surjana mengungkapkan dibuatnya jalan yang membagi dua pasar menyebabkan para pedagang yang tempatnya dipakai jalan itu harus pindah, diusir tanpa kompromi dang anti kerugian.

Mereka mendapat ancaman harus pindah dalam 24 jam. Hampir setengah bulan mereka tidak dapat berdagang dan akhirnya walaupun disediakan tepat terpaksa pula harus memikul ongkos-ongkos mendirikan bangunan itu sendiri.

"Pedagang-pedagang kecil di Pasar Pungkur semakin terjepit hidupnya, bukan saja suasana pasar yang semakin sepi, kebersihan yang kurang mendapat perhatian yang berwajib, juga banyak pedagang-pedagang yang tertipu oleh permainan pihak tertentu," ujar Surjana.

Menurut Surjana setelah dibuatnya benteng tinggi yang mengelilingi PasarPungkur itu, maka hubungan antara kedua pasar itu putus. Pembangunan jalan berdampak pada tidak adanya jalan keluar dan pembuatan tempat kotoran. Para pedagang sudah mengajukan permintaan ke Kotapraja Bandung namun tidak ada perhatiannya. 

"Pasar Pungkur bukan lagi pasar pangan,akan tetapi tempat yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya," kata Surjana.

Para pedagang yang telah meluap amarahnya, pernah membongkar benteng dan membuat sendiri jalan keluar, tapi kemudian ditutup kembali oleh NV Asia Motor.

Para pedagang pernah mengirim delegasi untuk enghadap Wali Kota Bandung Prijatna Kusumah. Dan wali kota sendiri membenarkan bahwa Pasar Pungkur akan dibongkar dansebagai gantinya dibangun pasar bertingkat yang pendirannya disewakan kepada CV Sekawan. Surjana menyebut dalam pertemuan wali kota mengirim peninjau-peninjau ke Pasar Pungkur, namun belum dilaksanakan.

Beberapa pedagang Pasar Pungkur yang dihubungi Pikiran Rakjat menyatakan bahwa 25 pedagang pernah mendapat izin dagang di depan pasar itu, dengan uang "anti gaet" sebesar Rp14.500.

Tapi ternyata walaupun mereka tiap hari membayar karcis, terus juga digaet (diusir)petugas-petugas kotapraja. Memang izin ini tanpa surat resmi , tetapi petugas yang minta uang itu menjanjikan tidak akan diganggu.

Demikian juga halnya pendirian kios-kios, beberapa pedagang telah menyerahkan uang sekitar Rp10 hingga Rp50.000, yang katanya atas permintaan Petugas Pasar lewat Ek, seorang pembantunya.

Tapi, setelah dibangun ternyata digaetnya juga dan sewaktu para pedagang merasa dirugikan datang kepada Kepala Pasar hanya mendapat jawaban: Oh, begitu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4