Hati-hati maraknya penipuan yang cuma bisa ngomong doang dengan iming-iming sogok sekian dan langsung lewat, hal demi hal tentang perihal modus ini juga tidak terjadi di jawakarta, tapi di seluruh pelosok negeri Indonesia kawasan yang rawan akan pemalsuan SK Masa Bakti,
Contoh macam aku sudah mengabdi 10 (sepuluh) tahun, mulai dari tahun 2007 s/d 2017 di pemerintahan tidak di angkat-angkat dan semua pekerjaan yang ku abdikan itu justru sia-sia karena banyak bekerja disuruh berhitung uang di program microsoft excel, soalnya banyak kasus kebohongan yang ternyata hanya iming-iming pejabat semata dalam janji berkata "SABAR NANTI KAMU DI ANGKAT PNS" setiap aku jenuh kerja iming-iming itu terus yang terdengar ditelinga,
Jadi akhirnya sebelum terlajur masuk jurang paling dalam untuk mengabdi sampai berlanjut usia menua, lalu aku putuskan hengkang kaki dari kepemerintahan di beberapa instansi sekolah baik itu lembaga swasta maupun lembaga pemerintah, karena aku sudah tahu apa kerja mereka semua di balik topeng badan hukum swasta dan kepemerintahan pada umumnya itu,
Apalagi dalam dunia pendidikan cukup amat banyak penyelewengan anggaran dana, mulai dari markup harga pembelian barang habis pakai dan juga harga barang inventaris tetap, aku tahu itu karena diajarkan tempoe doeloe itu mencari keuntungan dari anggaran pendidikan untuk kemudian pejabat terkait ambil sendiri,
Tak ada yang tidak korupsi pada masa aku kerja tempo dulu itu, mulai dari atasan pejabat pendidikan  provinsi sampai kabupaten korupsi semuanya, MULAI DARI PEJABAT KPK, PENGAWAS PENDIDIKAN, DINAS PENDIDIKAN, PENILIK PENDIDIKAN, NARASUMBER PENDIDIKAN, PERANCANG PROGRAM, KEPALA SEKOLAH, WAKA-WAKA SEKOLAH, GURU-GURU SAMPAI PADA PESURUH/SATPAM pun pada masa itu korupsi semua, ini baru namanya berjamaah,
Dari anggaran mana ini semua di olah? Mengapa hal ini terjadi? Kenapa tidak ada yang melapor? Apakah ini sudah diketahui? Bagaimana reaksi LSM?
Terutama dari anggaran BOS, yaitu Anggaran Operasional Sekolah sering dan acap kali ini rawan korupsi, karena dalam RAPBS (Rencana Anggaran Program Belanja Sekolah) dapat di akalin harganya, meski standar prosedur untuk pembiayaan harga barang yang sudah tercatat dalam buku tebal harga-harga mata barang dari provinsi atau kabupaten sudah ada itu masih dapat juga di markup dengan nilai rupiah yang menggiurkan,Â
Hal ini terjadi karena rasa waras pejabat tidak ada lagi dalam memimpin dunia pendidikan karena mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal korupsi itu, lebih hina dari pada kelakuan babi peliharaan di kandang,Â
Belum lagi deposito uang anggaran yang sudah keluar dari jawakarta dan tertuju ke seluruh instansi di setiap daerah, kemudian dengan bekerjasama dengan bank-bank tengkulak yang mau diberikan fulus atau vie, untuk mendepositkan jangka 1 s/d 3 bulan kedepan, untuk tujuan agar mendapat bunga bank dan setiap bulannya pejabat terkait langsung ditransfer oleh pihak bank yang bersangkutan, bayangin aja jika anggaran sampai jutaan, milyaran, dan trilyunan, apakah itu tidak leumak ?!
Sampai sekarang dari Sabang sampai aku merantau dan menetap sementara di Sulawesi masih seperti itu juga pekerjaan yang dilakukan dalam dunia pendidikan, tak menutup kemungkinan juga Papua sama juga hal itu yang dilakukan, jadi inilah enaknya kerja di pemerintah, dapat melakukan markup harga barang di seluruh instansi terkait, dan juga bisa melakukan program nihil namun uangnya dapat dikantongi oleh pejabat terkait,
Kapan lagi berubah para koruptor itu ?, kalau tidak dimulai dari sekarang, sepertinya memang tidak akan berubah lagi dan sudah nyaman pada masing masing tempat kedudukannya, meski ada isu untuk menyuruh dan menetapkan lagi Bapak Presiden Jokowi menjabat kembali tahun 2024 dengan selama tiga periode, hal ini jelas dari pihak yang sudah nyaman di kedudukannya itu rupa-rupanya ada niat busuk untuk menjerumuskan Presiden sekarang kepada hal kejahatan terselubung masa tempoe doeloe, luar biasa kelakuan babi-babi peliharaan di dalam kandang ini,Â
