Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko seolah hilang ditelan bumi sejak didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu.
Beberapa kali Moeldoko tak terlihat saat digelar konferensi pers di rumahnya dan di Hambalang kemarin. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan kemanakah Moeldoko setelah KLB Deli Serdang digelar?.
Tentu ketidakterlihatan Moeldoko akan dimaknai lain oleh publik dan bahkan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bagi penulis, sangat mungkin bahwa Moeldoko sedang sibuk mengurusi pekerjaannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan dimana membantu Presiden Jokowi dalam memaksimalkan distribusi vaksin lancar dan penyuntikan vaksin juga dapat berjalan lancar.
Kita ketahui bahwa pemerintah sedang sibuk mengurusi vaksin kepada masyarakat. Jadi, tidak ada lagi kesempatan mengurusi hal-hal pribadi lainnya maupun komunitas dan partai politik.
Atau, bisa jadi seorang Moeldoko tidak terlalu percaya diri memimpin Partai Demokrat disebabkan belum ada putusan Kemenkumham dan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk memastikan KLB Deli Serdang sah.
Hal itu bisa saja membuat Moeldoko tidak tampil dulu sebelum semua masalah terselesaikan. Biasanya, kalau kita lihat bahwa Ketua Umum partai politik selalu tampak dalam setiap konferensi pers maupun pertemuan-pertemuan di internal partai politik. Akan tetapi, seorang Moeldoko berbeda karena tidak tampak dalam konferensi pers.
Bisa juga Moeldoko mengantisipasi adanya kritik dan serangan politik terhadapnya sebagai Ketua Umum Demokrat hasil KLB abal-abal. Jika belum ada kepastian dan keabsahan KLB, tentu Partai Demokrat kepemimpinan Moeldoko masih dipertanyakan.
Jika Moeldoko tidak terlihat dalam setiap konferensi pers dan pertemuan maka akan ada pemikiran bahwa Moeldoko tidak bisa dipersalahkan ikut KLB. Moeldoko tidak akan dikaitkan dengan kekuasaan dan pemerintah sehingga beliau lebih baik tidak terlihat dulu sementara ini.
Semoga saja kekisruhan ini segera berakhir dan jalannya kegiatan dan kebijakan Partai Demokrat bisa berjalan baik.
