Kali ini, ramai juga diperbincangkan mengenai gelontoran dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar jasa influencer yang diungkapkan Indonesian Corruption Watch (ICW) sebesar Rp.90,45 miliar sepanjang tahun 2014-2020.
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf fraksi PKS mengkritik gelontoran dana tersebut.
"Alhasil, pemerintah kalang kabut sehingga mengambil shortcut dengan menggunakan influencer untuk memperbaiki public trust. Ironisnya, dampak yang terjadi justru fatal. Masyarakat kian terbelah dengan hadirnya influencer alias buzzer yang disponsori oleh negara ini," katanya dilansir dari Sindonews.com, 31/8.
Kenapa pemerintah disalahkan?
Pertanyaan menariknya adalah jasa influencer tersebut yang diduga dibayar pemerintah, kok makin dikaitkan dengan keterbelahan di masyarakat?. Kenapa jadi pemerintah disalahkan?.
Sebagaimana diungkapkan salah satu juri bicara Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin dalam sebuah acara di televisi bahwa anggaran untuk jasa influencer itu sebenarnya tidak ada regulasi atau aturan yang dilanggar.
Jadi, kenapa pemerintah disalahkan?. Keterbelahan rakyat tersebut yang mana?. Sangat tendensius sebenarnya pernyataan tersebut dan kesannya dilebih-lebihkan.
Padahal, sampai sekarang kita tidak tahu mana influencer yang membelah rakyat dan tidak ada laporan polisi juga mengarah kesana. Jadi, kenapa pemerintah disalahkan terkait sesuatu yang tidak dilakukan?.
Kita juga tidak tahu sosok buzzer yang dimaksud. Apakah buzzer sama dengan influencer?. Sepertinya tidak. Influencer bagi penulis lebih kepada bagian edukasi, informasi dan sosialisasi kepada publik. Biasanya influencer ini dijabat oleh para Youtuber-youtuber dan selebgram dan bisa pula masyarakat sipil yang punya pengaruh besar di masyarakat.
Kalau buzzer identik dengan pendukung fanatik pemerintah maupun non pemerintah yang menyerang pendukung lainnya. Namun, apakah politisi PKS itu tahu yang dibayar pemerintah adalah buzzer bukan influencer?.
Jangan asal mengkritik juga karena dampaknya akan buruk dan makin melebar. Lebih baik berkomentar dan mengkritik sesuai data yang ada dan tidak main spekulasi atau opini yang mengada-ada.
