Beberapa hari lalu ramai perbincangan mengenai pemindahan mobil Polymerase Chain Reaktion (PCR) bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada pemerintah kota Surabaya dalam hal ini Tri Rismaharini.
Namun, mobil PCR tersebut dialihkan ke Lamongan dan Tulungagung. Padahal, Bu Risma sudah meminta terlebih dahulu ke Ketua BNPB Doni Monardo agar alat-alat fast lab dikirim ke Surabaya melalui pesan WhatsApp.
Pada Kamis, 28 Mei 2020, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah mendapatkan bantuan dua mobil PCR dari BNPB.Â
Satu mobil PCR bernomor polisi B-7190-TDB diserahterimakan kepada Gugus Kuratif Covid-19 Pemprov Jatim di halaman Rumah Sakit Lapangan Jalan Indrapura, Surabaya pada Rabu siang 27 Mei.
Karena itu, Bu Risma berbicara dengan nada tinggi melalui telepon kepada seorang pejabat di Balai Kota Surabaya.
Atas kejadian itu pula, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya. Ia menyebut tidak perlu ada rivalitas politik yang tidak perlu dan mementingkan kepentingan rakyat," tuturnya dilansir dari Tempo.co, 30/5/2020.
Antara rivalitas politik dan kepentingan umum
Dalam hal ini, sangat memungkinkan antara Bu Risma dan Khofifah memiliki rivalitas politik. Apalagi keduanya adalah srikandi Indonesia yang dikenal baik dan populer di masyarakat.
Apalagi Bu Risma sebagai walikota Surabaya memiliki track record baik. Sebelumnya, Bu Risma berhasil menutup gang Dolly yang merupakan kawasan prostitusi di Surabaya.
Tidak hanya itu Bu Risma pun berhasil meraih tujuh kali Piala Adipura berturut-turut sejak tahun 2011 sampai 2017 dalam kategori kota metropolitan.
Piala Adipura diberikan untuk kota-kota di Indonesia yang berhasil menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.
Pada 2014 lalu Tri Rismaharini pernah mendapatkan penghargaan bergengsi dari London Summit Leaders dalam kategori Innovative City of the Future. Saat itu Surabaya jadi satu-satunya kota perwakilan dari Indonesia.
Banyak lagi keberhasilan dari Bu Risma. Begitu juga Bu Khofifah yang sebelumnya menjadi Menteri Sosial sebelum jadi Gubernur Jawa Timur juga memiliki track record yang baik.
Jadi, wajar-wajar saja ada rivalitas politik, apalagi keduanya dapat dijadikan sebagai pemimpin Indonesia kedepannya.
Namun, benar bahwa kasihan juga Bu Risma yang sudah memesan terlebih dahulu tes PCR tapi harus dialihkan ke Lamongan dan Tulungagung.
Padahal, yang memesan pertama adalah Bu Risma, mungkin karena jabatan Bu Khofifah adalah Gubernur jadi pihak terkait yang membawa mobil PCR maupun pihak terkait lain mau-mau saja diperintah oleh atasannya. Ya, bisa-bisa saja demikian. Namanya pimpinan akan diikuti oleh bawahan.
Selain sebuah rivalitas politik, penulis juga mencermati bahwa sosok pengalihan mobil PCR tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Gubernur Jawa Timur, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur pada umumnya.
Tidak salah juga kalau apa yang dilakukan oleh pihak Pemprov Jatim tersebut, asal demi kepentingan orang banyak. Masyarakat pada umumnya harus menjadi pokok utama untuk diperhatikan daripada diri sendiri sekalipun.
Seorang pemimpin memang berjuang demi kepentingan rakyat. Ketika rakyat terdampak Pandemi, maka pemimpin garda terdepan untuk mencegah dan mengobati masyarakat.
Meski, kita akui juga kasihan Bu Risma yang ingin membantu masyarakat Surabaya terlepas Pandemi dengan pengiriman mobil PCR tetapi harus dialihkan.
Seharusnya, biarkan terlebih dahulu walikota Surabaya menggunakan tes PCR dari BNPB itu terlebih dahulu, ketika selesai maka dikirimkan ke daerah lain.
Tak perlu juga ada ego sektoral yang membuat para pemimpin daerah berpolemik. Itu tak baik untuk masyarakat dan citra para pemimpin tersebut.
Polemik ini pun sangat layak kita tekankan untuk dicari jalan keluar. Atau saling bermaafan ketika adanya miss komunikasi maupun ego ataupun rivalitas politik yang dikatakan Pak Hasto.
Penulis yakin setelah ini ada upaya mediasi antar pihak. Jika ada Miss komunikasi, baiknya segera berdamai karena itu lebih baik.
Jika ada rivalitas politik sekalipun, itu nanti ketika memang keduanya akan bertemu pada panggung politik lainnya. Atau jika ada salah, maka saling bermaaf-maafan.
