Perpolitikan di Indonesia semakin hari semakin menarik. Hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tak bisa dibantah. Memang kedua negarawan ini sudah sejak lama berteman. Lihatlah saat maju di Pilpres 2009, dimana Ibu Mega dan Prabowo berpasangan sebagai capres dan cawapres. Artinya, hubungan mereka sangat dekat dan tak terbantahkan lagi.
Terkait simbiosis mutualisme diantara keduanya, pengamat Burhanuddin Muhtadi mengatakan "Pak Prabowo saat pilpres kemarin itu menjadi referensi dan patron untuk sebagian kelompok yang memiliki 'mimpi' lain tentang ideologi negara ini. Dengan merangkul Pak Prabowo diharapkan bisa memutus mata rantai kelompok itu.
Di sisi lain Pak Prabowo dalam posisi belum pernah dilingkar kekuasaan. Ada banyak kepentingan yang mempertemukan kedua tokoh ini. Lalu, kalau betul Pak Prabowo diundang dalam kongres, dugaan saya beliau hadir. Ini semacam simbiosis mutualisme saja," kata Burhan saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/3) (mediaindonesia.com, 3/8/2019).
Dengan adanya hubungan itu, membuat pemerintah harus merangkul Pak Prabowo karena ada kelompok-kelompok yang bermimpi tentang ideologi negara ini. Jadi, memutusnya dengan mengajak ke pemerintahan. Hubungan itulah sangat layak dikatakan mutualisme. Namun, langkah baik yang diambil Bu Mega sebagai koalisi Jokowi-Ma'ruf pastinya memiliki jalan terjal.
Jalan terjal itu terlihat saat politik nasi goreng antara Bu Mega dan Prabowo dan ada juga pertemuan antara Anies dan Surya Paloh, dimana dipandang sebagai pertemuan politik di tahun 2024.
Ini ada konflik kepentingan dan juga rivalitas diantara koalisi yang sebenarnya berbahaya. Koalisi harusnya kompak dan satu hati, satu pikiran. Namun, langkah baik Bu Mega ditentang koalisi lainnya yang tak ingin koalisi makin gemuk.
Ini menjadi persoalan sebenarnya nanti. Harus ada langkah bijak agar tidak ada koalisi diantara koalisi. Pak Jokowi dalam hal ini memegang palu hakim untuk memutuskan semuanya berdasarkan kebaikan masing-masing pihak. Jangan sampai pemerintahan ini nantinya tidak solid karena ketidaksepahaman. Jadinya, Pak Jokowi dan rakyat yang tersiksa.
Menteri-menteri pun nantinya akan ada kepentingan masing-masing yang membuat konflik. Jika sekarang dimulai dengan ketidaksepahaman, maka jika tidak selesai akan membawa kehancuran.
Kita berharap simbiosis mutualisme dan rivalitas koalisi yang dikatakan pengamat tadi dapat terselesaikan dengan diskusi dan keputusan mutlak Pak Jokowi yang mempunyai hak prerogatif. Semua partai politik yang mengusung pemerintah waktu lalu wajib menerima setiap keputusan yang ada tanpa ada rasa sakit hati, iri apalagi dendam. Politik harusnya jernih dan bersih, bukan ada noda-noda kotor yang merusak wajah pemerintahan. Â
