Mohon tunggu...
Juanda
Juanda Mohon Tunggu... Kompasianer Taruna

$alam Hati Gembira ...

Selanjutnya

Tutup

Politik

Profesor People Power

18 April 2019   17:46 Diperbarui: 29 April 2019   15:48 542 3 2 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Profesor People Power
Illustration by Cathryn Virginia - newyorker.com

“Keahlian dalam bidang tertentu, perlu mendapat pengujian seumur hidup.”

Seseorang yang berpendidikan tinggi secara akademik dan seorang yang terdidik dalam tata nilai kehidupan adalah 2 hal yang berbeda. Seseorang boleh berpendidikan setingkat doktoral (S3), bahkan mencapai tingkat keahlian sebagai seorang Profesor sekalipun, bisa saja nalar sehat atau ilmiahnya, berbicara lain saat menghadapi kepanikan atau ambisi pribadi yang terhalangi.

Dengan mengangkat isu kecurangan, maka jika pada pilpres dan pileg 2019 ini terbukti, maka tidak perlu ditempuh lagi dengan jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan langsung turun ke jalan dengan kekuatan massa yang besar menuju kantor KPU. Itulah sebuah rencana yang disodorkan oleh seorang Profesor Doktor Amien Rais.

Pernyataan Amien soal people power itu disampaikan saat Apel Siaga 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3). Aksi kala itu diikuti beberapa organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam.[1]

Politikus Partai Amanat Nasional Amien Rais menyebutkan people power sebagai jeritan rakyat bila terjadi kecurangan dalam Pemilu. Pernyataan itu Amien sampaikan seusai menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 123 di Dusun Pandean Sari, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Rabu, 17 April 2019.[2]

Sejarah memang pernah mencatat, bahwa ada people power saat menggerakkan massa dalam jumlah yang besar, seperti demonstrasi massal tanpa kekerasan yang terjadi di Filipina pada 1986 di Metro Manila dengan tujuan untuk mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. Juga terjadi pada awal era reformasi dengan ditandai demonstrasi untuk mendorong Presiden Soeharto turun dari jabatannya (1998).

Dalam kedua kasus people power memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menurunkan pemimpin pemerintahan yang sah, namun tidak mendapat tempat di hati masyarakat.

Sedangkan khusus untuk kasus pemilihan presiden 2019 ini, maka sesungguhnya perlu dipertanyakan lagi secara ilmiah tentang pentingnya people power, yaitu:

1) Siapa yang berhadapan dengan siapa?

2) Mengapa dilakukan dengan cara ini?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN