Pertama, pandemic COVID-19 tidak bisa dihentikan atau dikendalikan dengan model PSBB seperti yang telah diterapkan oleh pemkot DKI. Berbagai hal harus dievaluasi seperti aktifitas isolasi, tracking maupun pengawasan pemberlakuan pengetatan itu sendiri, maupun koordinasi dan sinkronisasi kebijakaan dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah -pemerintah daerah sekitar.
Kedua, pemerintah provinsi DKI sepertinya tidak memiliki indicator-indikator yang jelas untuk  dipakai sebagai basis pengambilan kebijakan seperti memulai maupun mengakhiri PSBB II.Â
Tidak jelas juga apakah akan ada evaluasi terhadap kegagalan PSBB II untuk mengendalikan pandemic COVID-19 maupun dampak ekonomi yang telah ditimbulkan.Â
Peran serta warga DKI untuk mengawasi perencanaan maupun  pelaksanaan berbagai kebijakan penting di provinsinya nampaknya sangat dibutuhkan untuk mendampingi pemerintahan propinsi yang sepertinya tak memiliki pegangan.
*berikut adalah dua table yang data positivity rate kasus baru harian 28 hari sebelum dan selama PSBB II di DKI yang diunduh per 14 Oktober 2020
