Sekarang ini Indonesia tidak perlu minum “obat Cina”.
Tidak perlu. Karena obat Cina itu sudah kita minum sebenarnya sejak dua tahunan yang lalu. Tepatnya sejak mata uang rupiah “nyungsep” dua tahunan yang lalu di jaman SBY masih memerintah. Saat itu (Juli 2013) rupiah kita masih sempat bernilai Rp10.000 per 1 USD sebelum turun terus sepanjang tahun 2013. Rupiah sempat menguat sekitar Mei tahun lalu (Rp. 11 ribuan per 1 USD) sebelum turun lagi sampai Rp 14400 per 1 USD (kurs 15/09/2015 kemarin).
Lho obat Cina sudah kita minum (walau terpaksa), mengapa perekonomian kita nggak sembuh-sembuh?
Sebab pertama adalah karena ekonomi kita adalah ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga. Menurut data Bank Dunia konsumsi rumah tangga kita membentuk lebih dari 55% GDP Indonesia, sementara ratio yang sama hanya berkitar pada angka 36% di negara Tiongkok. Saat rupiah melemah, harga-harga komoditas yang kita impor otomatis menjadi mahal di pasaran yang berakibat daya beli masyarakat melemah. Daya beli masyarakat yang melemah berakibat pada turunnya konsumsi rumah tangga. Saat konsumsi rumah tangga adalah komponen utama GDP, makanya turunnya konsumsi rumah tangga berakibat turunnya GDP atau paling tidak melambatnya pertumbuhan GDP.
Menurut Observatory of Economic Complexity (MIT), 5 produk utama atau sekitar 40% dari ekspor negara kita adalah hasil-hasil sumber daya alam termasuk hasil sulingannya yaitu: briket batubara (12%), gas alam (9,3%),minyak kelapa sawit (8,3%), minyak mentah (5,9%) dan karet (4,1%).
Melemahnya rupiah tidak berpengaruh banyak pada harga komoditas sumber daya alam. Efisiensi industri dunia yang secara umum semakin tinggi ditambah dengan turunnya harga minyak bumi dewasa ini membuat ekspor hasil sumber daya alam tidak begitu bisa diharapkan untuk mengalami kenaikan secara berarti.
Jadi jelas bahwa dengan situasi konsumsi dan sifat ekspor yang sekarang seperti dewasa ini, meminum "obat Cina" tidak akan pernah menyembuhkan "sakitnya" perekonomian negeri kita.
Bagaimana dengan ekspor hasil-hasil industri manufaktur atau fabrikasi yang sejak dua tahun terakhir seringkali dianjurkan oleh berbagai pengamat untuk digenjot?
Seperti diberitakan Kompas kemarin Presiden Jokowi di Doha sudah menyatakan perlunya untuk bergeser dari sector konsumsi ke sektor produksi. Yang saya baca dari kalimat ini adalah perlunya bagi kita untuk mulai menitikberatkan perekonomian pada produksi (manufaktur) dan tidak lagi pada konsumsi rumah tangga maupun belanja negara.
Akhirnya, di luar biaya birokrasi yang tinggi (termasuk korupsi dan pungli) dan kurangnya ketersediaan infrastruktur, terutama terkait dengan distribusi barang, tantangan terbesar dari keinginan beralih ke sektor produksi adalah biaya sumber daya manusia atau ongkos buruh yang semakin tinggi.
