 Dulu di Surabaya ada komplek pelacuran terbesar se Asia Tenggara. Namanya Dolly.. Pelacur di Dolly diperkirakan ada sekitar 5 ribu orang. Itu hanya pelacur saja, belum termasuk orang2 yang terlibat di dalamnya seperti mucikari, sales dan lain2. Dolly adalah "kota" tersendiri di Surabaya dengan ekonomi yang besar. Sejak dulu, Dolly adalah peliharaan pejabat2 dan partai di Surabaya. "Uang lendir" di Dolly sangat menggiurkan.
Perputaran puluhan miliar setiap hari dan bisa dipastikan miliaran rupiah masuk ke kantong pejabat dan partai yang memeliharanya. Itu belum termasuk "suara" yang dijual saat pemilihan Walikota dan Calon Legislatif. Tapi itu berubah di tahun 2014.. Seorang Walikota Surabaya, perempuan tangguh bernama Risma, memporak-porandakan Dolly.
Dolly, buat Risma adalah kemiskinan yang dipelihara. Kemiskinan yang terbalut pelacuran sebagai jualan banyak pihak, mulai preman, pejabat, anggota partai sampai LSM yang mendapat uang dari dagangan mereka. Dan bisa ditebak, Risma melawan siapa... Hampir semuanya melawan Risma, termasuk partainya sendiri. Risma dianggap tidak "memanusiakan" para pelacur. Risma dianggap tidak "berpihak" kepada orang miskin dan lemah.
Bahkan warga Dolly menggugat Risma trilyunan rupiah.. Risma bisa saja pura2 menjadi Robin Hood, seperti pejabat yang sudah2. Pura2 mau berantas Dolly, tapi sesungguhnya hanya tekanan sementara untuk menaikkan harga setoran ke kantungnya sambil jualan Pilkada. Tapi tidak, Risma tidak menjual kemiskinan. Ia bahkan tidak ingin memeliharanya.
Buatnya, kemiskinan itu harus diberantas. Dan itu dimulai dari tekad dan niat untuk mengentaskannya, bukan malah menjadikannya obyek supaya terus berkuasa dengan kata "keberpihakan". Risma bukan saja menutup Dolly. Ia memberi modal dan pelatihan kepada para pelacur2 itu supaya bisa pulang kampung dan bekerja lebih baik dan halal. Ia meningkatkan taraf hidup para pelacur yang pada awalnya pasrah dengan kemiskinan yang ada. Apa perbedaan penataan Dolly dengan Becak di Jakarta ? Perbedaannya ada di kata keberpihakan.
Jakarta menganut kata keberpihakan dengan cara memelihara kemiskinan. Sedangkan bu Risma menganut kata keberpihakan dengan konsep pengentasan. Sama2 berpihak, tapi beda cara. Yang memelihara, tentu urusannya dengan suara. Sedangkan yang mengentaskan, urusannya dengan manusia.
Ada orang yang terus menerus menjual kata "orang miskin" dan bangga dengan predikat pembela, tapi sesungguhnya tidak melakukan apa2 selain terus mempertahankan kondisi yang ada. Orang miskin dan bodoh hanyalah obyek saja. "Sudah takdirnya mereka begitu, jangan diganggu.." adalah konsep pemikiran yang sangat zolim, seakan2 mereka tidak perlu dibantu untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Tidak mudah menjadi seorang Risma pada waktu itu. Karena ia punya konsep dan program ke depan terhadap penataan kota dan manusia. Pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang bahkan tidak punya visi, hanya berusaha menjaga apa yang sudah ada bahkan memeliharanya, karena ia tidak punya kemampuan lain selain hanya menjual isu2 lama