Gubernur DIY Sri Sultan HB X, pada pekan lalu menyampaikan statemen bahwa lockdown akan menjadi pilihan ketika tak ada cara lain yang bisa diambil pemerintah daerah.
Selengkapnya, ini: https://regional.kompas.com/read/2021/06/19/172147778/sultan-hb-x-buka-opsi-lockdown-wawali-yogyakarta-masyarakat-jangan-panic
Pernyataan yang menurut penulis cukup tegas tersebut, sesungguhnya dapat dimaknai sebagai 'peringatan keras' bahwa begitu sulitnya menghimbau, mengajak para warga untuk ikut berperanserta mengantisipasi penularan virus penyebab Covid-19.
Terutama kepada para komunitas warga dalam melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan (budaya/tradisi, sosial, keagamaan) yang berpotensi menularkan virus corona. Tak terkecuali kepada seluruh organisasi agar membatasi aktivitasnya untuk aktif mengendalikan pandemi yang masih mengancam.
Nah, mencermati kondisi terkini terkait persoalan penularan Covid-19 di DIY yang cenderung meningkat, maka penajaman pengawasan perlu segera diberlakukan. Mengoptimalkan PPKM Mikro yang masih berlangsung selama ini diharapkan semakin serius dalam upaya pengendalian pandemi.
Pendekatan lebih terfokus, terarah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing kecenderungan riwayat penularan Covid-19 di daerah/lokasi setempat, termasuk wilayah zona merah, zona oranye/kuning, dan zona hijau pastinya memiliki kebijakan yang tidak harus sama.
Di DIY misalnya, berdasarkan data perkembangan riwayat kasus terkonfirmasi banyak dikarenakan kontak langsung dengan pasien positif Covid-19 - maka pengawasan perlu lebih dipertajam terhadap segala bentuk kegiatan sosial atau kemasyarakatan yang berpotensi mengundang interaksi antarkeluarga/komunitas dalam lingkup tertentu.
Ini penting, karena jangan sampai kebijakan digeneralisir dan berlaku bagi seluruh aktivitas sehingga terhadap mereka yang memiliki aktivitas di bidang usaha tertentu dan sudah benar-benar patuh/disiplin ketat menerapkan aturan terkena imbas, dan aktivitasnya ikutan menjadi lumpuh.
Seiring program vaksinasi yang sedang berjalan selama ini, sekaligus pengetatan protokol kesehatan di hampir semua tempat -- kebijakan PPKM Skala Mikro perlu dioptimalkan melalui penajaman pengawasan sesuai lokasi dan kecenderungan masalah/penularan virus yang sedang terjadi.
JM (22-6-2021)
