Upaya Baru Meningkatkan Ekspor Indonesia

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto membuka Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020 (Sumber: Kompas/Wawan H Prabowo).

Presiden Joko Widodo dalam rapat kerja para kepala perwakilan Republik Indonesia seluruh dunia di Istana Negara tanggal 9 Januari 2020 menyatakan agar 70-80% kinerja perwakilan ditujukan pada diplomasi ekonomi.

 
Imbauan Presiden itu sangat tepat karena perekonomian suatu negara pada umumnya ditentukan oleh tiga hal yakni peningkatan ekspor, peningkatan investasi dan peningkatan kehadiran turis asing, serta kontribusi tenaga kerja di luar negeri.
 
Bagaimana keadaan ekspor kita dan apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keinginan Presiden itu? Data terakhir dari Badan Statistik Indonesia (BPS) menunjukkan bahwa ekspor Indonesia selama tahun 2019 lalu hanya mencapai AS$ 167,53 miliar.
 
Dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, tanggal 15 Januari 2020 Kepala BPS Suhariyanto mengatakan total ekspor Indonesia sepanjang tahun 2019 mencapai sebesar USD167,53 miliar, turun 6,94% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar USD180,01 miliar.

Padahal pemerintah melalui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di awal tahun 2019 sudah mencanangkan agar pertumbuhan ekspor Indonesia untuk tahun 2019 mencapai 7,5%.
Menteri Perdagangan  menyampaikan hal tersebut pada rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2019 di Bumi Serpong Damai, Tangerang, tanggal 13 Maret 2019. Menurut Mendag target pertumbuhan ekspor itu sudah memperhitungkan realita ketidakpastian ekonomi dunia dan dengan berbagai studi yang dilakukan.
 
Dari komunikasi yang intensif dengan para pengusaha ekspor Indonesia dan beberapa pejabat pemerintah terkait dengan ekspor, dalam tiga tahun terakhir terlihat bahwa dalam kenyataan harpan Presiden itu belum sepenuhnya didukung di lapangan. Peraturan perundang-undangan masih belum sepenuhnya berpihak kepada pengusaha sehingga Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dibentuk Menteri Keuangan misalnya belum dapat memberikan dukungan finansial dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Mudah-mudahan "omnibus law" yang sedang dibahas saat ini dapat lebih berpihak kepada para pengusaha agar ekspor Indonesia dapat meningkat di waktu mendatang.
 
Sistem perbankan kita juga harus dibenahi agar lebih menguntungkan bagi pengusaha jika menggunakan rekening bank di Indonesia. Pencairan letter of credit (LC) di Indonesia masih memakan waktu yang cukup lama (sekitar 3 minggu), padahal di Singapura cukup satu hari. Waktu pencairan LC ini harus dipercepat, kalau tidak, perusahaan Indonesia akan membuka rekening bank di Singapura karena transaksi keuangan mereka lebih mudah.
 
Walaupun Presiden sudah meminta upaya peningkatan ekspor sebagai salah satu prioritas untuk meperbaiki perekonomian Indonesia, namun dalam kenyataannya banyak pengusaha yang masih merasa kesulitan untuk melakukan ekspornya. Pungutan di tingkat bawah di lapangan masih merupakan salah satu kendala, terutama di daerah. Lembaga Nasional Single Window (INSW) yang juga dibentuk Kementerian Keuangan harus lebih proaktif menunjukkan kepada para pengusaha manfaatnya bagi peningkatan ekspor Indonesia.
 
Peningkatan produksi juga mengalami kendala terutama di bidang ekspor produk pertanian karena kurangnya lahan yang diperlukan. Kalaupun ada lahan yang dapat digunakan namun harganya terlalu tinggi sehingga tidak realistis secara ekonomi.
 
Dalam kaitan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait lainnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat harus mampu menyediakan lahan yang diperuntukkan bagi peningkatan ekspor Indonesia.
 
Kesepakatan internasional (free trade agreement/FTA) yang dimiliki Indonesia masih sangat minim. Hingga tahun 2020 ini baru ada persetujuan yang sudah berlaku yakni antara Indonesia dan Chile. Kalau Indonesia melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan semua negara di dunia maka peningkatan ekspor ini bisa terdongkrak. Pengusaha Indonesia misalnya harus membayar bea masuk Eropa sebesar 15% sementara pengusaha Filipina tidak perlu membayar bea masuk karena sudah memiliki FTA dengan Uni Eropa.
 
Percepatan penuntasan perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain dapat dilakukan dengan menunjuk seorang juru runding untuk satu negara, dan jangan diserahkan kepada seorang pejabat saja yang bebannya tentu sangat berat.
 
Di samping itu pengusaha yang telah melakukan ekspor produk Indonesia yang diminati di luar negeri tidak memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan produksinya seperti di bidang perikanan, pertanian, makanan dan minuman. Investasi asing menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan produksinya yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan ekspor di bidang ini.
 
Upaya peningkatan ekspor Indonesia di tengah ketidakpastian dunia ini (termasuk dengan perang dagang AS-Tiongkok dan merebaknya virus corona di Wuhan, Tiongkok) masih bisa dilakukan kalau semua pihak di Indonesia bersatu padu yakni pemerintah (baik di pusat maupun di daerah) berupaya menghilangkan kegiatan yang bisa menurunkan ekspor, pengusaha sebagai pelaku utama juga harus lebih gesit agar produk Indonesia bisa masuk ke pasar semua negara di dunia, dan masyarakat juga harus ikut mendukung. Ekspor Indonesia yang hanya mencapai AS$ 167,53 miliar di tahun 2019 harus bisa ditingkatkan secara signifikan di tahun 2020 ini.