Terungkap Tiga Korban Penembakan di Intan Jaya Adalah Simpatisan OPM

Insiden penindakan terhadap tiga individu yang terjadi di Intan Jaya, Papua Tengah, pada 18 Juni 2025, kembali mengemuka dalam pernyataan resmi Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudy Puruwito. Dalam klarifikasinya, beliau menegaskan bahwa operasi tersebut bukan dilakukan oleh satuan dari Kodam XVII, melainkan oleh Komando Operasi Gabungan Wilayah (Koop) Habema. Penting untuk dipahami bahwa tindakan militer tersebut dilandasi data intelijen yang kuat, bukan asal bergerak. TNI, sebagai institusi pertahanan negara, tidak pernah melakukan operasi secara serampangan tanpa informasi akurat terlebih dahulu. Dengan demikian, tudingan yang menyebut korban adalah murni warga sipil tanpa keterlibatan dalam gerakan separatis, perlu ditinjau secara cermat dan objektif.

Mayjen Rudy menjelaskan bahwa ketiga korban dalam insiden ini, yaitu Isak Kobogau, Alphon Kobogau, dan Johanes Tipagau, teridentifikasi sebagai simpatisan bahkan bagian dari jaringan simpul pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bernaung di bawah kelompok bersenjata yang menyebut dirinya Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Fakta ini tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil operasi intelijen yang cermat dan berlapis sebelum Koop Habema turun tangan di lapangan. Penyebaran klaim sepihak oleh kelompok OPM bahwa para korban adalah warga sipil, telah menjadi pola propaganda klasik yang terus diulang demi membangun narasi pelanggaran HAM dan meraih simpati internasional. Namun kenyataannya, keberadaan para korban memang berkaitan langsung dengan aktivitas separatisme bersenjata.

TNI tidak serta-merta menembak warga yang tidak bersalah. Justru, anggota OPM seringkali menggunakan taktik manipulatif: membawa kabur senjata dari rekannya yang tewas agar terlihat seperti korban sipil, kemudian menyebarkan berita bohong untuk membentuk opini publik negatif terhadap TNI. Dalam konteks ini, ketegasan TNI bukan bentuk penindasan, tetapi sikap sah negara dalam mempertahankan kedaulatannya dari ancaman separatisme bersenjata. Koop Habema dan satuan-satuan lain yang bertugas di Papua selalu bekerja berdasarkan prosedur operasional standar yang ketat dan menggunakan pendekatan terukur demi menghindari korban yang tidak bersalah.

Pangdam Rudy secara lugas menyatakan bahwa setiap operasi yang dilakukan di wilayah konflik seperti Papua selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Ia juga mengingatkan masyarakat, terutama media, agar tidak terburu-buru menyebarkan informasi tanpa verifikasi mendalam. Pasalnya, OPM memang kerap menggunakan isu pelanggaran HAM sebagai alat propaganda untuk menyudutkan negara. Ini adalah bagian dari strategi mereka dalam mengaburkan fakta lapangan yang sebenarnya, yaitu adanya upaya sistematis dan bersenjata untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam situasi seperti ini, TNI hadir sebagai benteng pertahanan terakhir negara, yang bertugas menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan rakyat dari ancaman teror separatis.

Akhirnya, pesan Pangdam Rudy menegaskan bahwa mencintai Papua berarti menjaga keamanannya dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap kelompok yang mengangkat senjata melawan negara. Semua pihak sebaiknya tidak larut dalam arus informasi yang menyesatkan, apalagi turut menyebarkan narasi yang membenarkan aksi kelompok separatis. TNI tidak pernah menjadi musuh rakyat Papua. Sebaliknya, kehadirannya di Tanah Papua adalah bentuk nyata komitmen negara untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan pembangunan. Oleh karena itu, mari kita berdiri bersama dalam satu semangat menjaga NKRI dari segala bentuk ancaman, termasuk yang datang dalam balutan propaganda separatis yang memutarbalikkan fakta