YEREMIAS JENA
YEREMIAS JENA Dosen

Akademisi dan filsuf di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Pejabat Membohongi Publik, Wajarkah?

12 Januari 2018   09:03 Diperbarui: 12 Januari 2018   15:33 553 1 1
Pejabat Membohongi Publik, Wajarkah?
Massa atau rakyat akan selalu menuntut agar janji-janji kampanye direalisasikan. Sumber: https://jabar.pojoksatu.id/depok/2017/02/18/demo-di-balaikota-depok-ikmd-tuntaskan-janji-politik/

Selama kampanye tahun 1996, Bill Clinton pernah berjanji untuk memangkas pajak kelas menengah. Clinton tidak pernah merealisasikan janji ini karena sadar bahwa pemotongan pajak akan membahayakan APBN. Barack Obama juga berjanji untuk menutup penjara Guantanamo dalam kampanye tahun 2008, tetapi serangan teror 11 September 2001 membuat dia lebih memilih stabilitas dan keamanan nasional.

Di Jakarta, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno melantunkan 23 janji politik. Sejauh ini Anies-Sandi baru bisa menutup Alexis. Belum sempat merealisasikan janji-janji lainnya, para buruh mulai protes. Upah minimum tidak mencapai angka yang mereka inginkan. Menurut buruh, kenaikan upah yang lebih tinggi telah menjadi bagian dari kontrak politik dengan Anies-Sandi yang harus direalisasikan.

Kita pun dibuat bertanya, "Apakah seorang pejabat publik harus merealisasikan seluruh janji politik?" Ini adalah jenis pertanyaan etis ini harus dijawab secara jujur (Stephen K. Medvic, In Defense of Politicians: 2013). Secara etis, keengganan merealisasikan janji politik dianggap sebagai pembohongan publik. Jika kemudian pembohongan publik digunakan sebagai strategi politik untuk meraih kekuasaan dan kemudian diterima sebagai kelaziman, pejabat publik tersebut sebenarnya menciderai kepercayaan masyarakat pemilihnya.

Tetapi bukan itu argumen yang hendak saya bela di sini. Kenyataannya, banyak pejabat publik tidak merealisasikan janji politik mereka. Ditambahkan pada Bill Clinton dan Barack Obama, masih kita jumpai George H.W. Bush, Silvio Berlusconi, John Howard, dan Julia Gilard yang juga melakukan hal yang sama. Dengan begitu, argumen bahwa pembohongan publik telah menjadi bagian dari kultur politik bisa dimengerti. Asumsi di balik fenomena ini adalah kenyataan bahwa kebohongan dan pembohongan publik telah menjadi semacam praktik dan realitas politik selama. Tugas kita adalah mengecek sejauh mana atau dalam arti apa kebohongan publik dapat dimaklumi dan ditolerir dan dalam arti apa harus ditolak sama sekali.

Dua jenis kebohongan publik
Menurut saya, ada dua jenis kebohongan publik yang sebaiknya dibedakan. Pertama, pejabat publik tidak merealisasikan janji-janji politiknya karena ingin bersikap realistis terhadap kenyataan politik. Itu artinya apa yang dilakukan Bill Clinton, Barack Obama dan para pemimpin lainnya dapat dimengerti. Di sinilah saya membayangkan bahwa kalaupun kemudian Anies-Sandi tidak membangun dan/atau merevitalisasi semua kampung kumuh di DKI, hal ini harus dilihat sebagai sikap politik yang realistis, entah karena mempertimbangkan status kepemilikan tanah dari kampung-kampung kumuh, atau karena ingin menghindari perangkap slippery slope. Bagi saya, praktik politik semacam ini tidak sepenuhnya disebut sebagai pembohongan publik.

Kedua, kebohongan digunakan sebagai alat untuk mendulang suara demi meraih kekuasaan. Kebohongan jenis ini dilakukan secara sadar dan sengaja. Dalam situasi politik di mana massa sedang tidak puas terhadap rezim yang sedang berkuasa, misalnya karena mereka menjadi korban penggusuran dan penertiban ibu kota, atau karena sentimen berbau etnis dan rasial, seorang pemimpin baru dapat saja terpilih karena kepandaiannya mengkapitalisasi isu-isu ini. Tetapi berbeda dengan jenis kebohongan pertama, sejak awal calon penguasa tahu dan sadar bahwa massa hanya dijadikan sebagai komoditas politik.

Jabatan publik adalah sebuah panggilan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam arti itu, jabatan publik harus dimaknakan sebagai pelayanan. Adalah hal yang absurd jika calon pejabat publik yang berpihak pada kebohongan jenis kedua. Melakukkan hal ini sama saja dengan membunuh karir politik sendiri. Dalam arti itu harus ditegaskan bahwa kejujuran dan kebenaran memang seharusnya mendapat tempat dalam praktik politik.

Dalam konteks pemikiran seperti inilah saya membela pendapat bahwa pembohongan publik tidak bisa dihapus sama sekali dari praktik politik. Adalah hal yang naif jika kita menuntut pejabat publik merealisasikan seluruhjanji politiknya, padahal riil politik tidak mendukungnya.

Meskipun demikian, sikap pejabat publik yang tunduk secara berlebihan pada real politic --termasuk juga mengikuti begitu saja kemauan konstituen-- hanya akan menjadi kompromi politik yang membahayakan kehidupan bersama. Pejabat publik semacam ini tidak hanya berbohong, tetapi juga munafik. Dia berbohong karena menciptakan impresi yang keliru bahwa dirinya mampu merealisasikan seluruh mimpi warga. Dia juga munafik karena tidak mengakui secara jujur bahwa tidak semua janji politik harus direalisasikan.

Pembohongan publik pada akhirnya dilakukan oleh pejabat publik yang munafik dan sejak awal memang punya niat berbohong.[]