SEBUAH PENGANTAR, Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan organisasi dan lembaga pemerintahan birokrasi, pertimbangan moral dan etika merupakan aspek yang paling mendasar dan tidak dapat diabaikan. Hal ini menjadi semakin penting dalam organisasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip humanisme dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi dasar pembentukan karakter organisasi, tetapi juga menjadi penopang keberlangsungan dan legitimasi lembaga di mata publik.
Sebelum masuk lebih dalam ke pokok pembahasan, penulis merasa perlu untuk memberikan semacam prolog reflektif sebagai pengantar yang menjelaskan latar belakang pengangkatan tema ini. Gagasan ini lahir dari penghayatan serta realitas sosial yang penulis amati secara langsung di tengah kehidupan masyarakat saat ini, terutama dalam konteks dinamika organisasi dan lembaga birokrasi pemerintahan.
Di tengah arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, telah terjadi pergeseran paradigma yang sangat cepat, bahkan cenderung mengabaikan aspek-aspek fundamental seperti nilai moral, etika humanistik, dan pertimbangan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika ketiga prinsip tersebut tidak lagi dijadikan pedoman, maka organisasi dan lembaga birokrasi akan mudah terjebak dalam praktik-praktik yang menyimpang dan tidak berkelanjutan.
Pengabaian terhadap etika dan moral bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menjadi akar dari berbagai keruntuhan struktural maupun kultural dalam sebuah sistem organisasi atau pemerintahan. Di sinilah letak urgensinya mengapa penulis merasa terdorong untuk mengangkat dan mengkaji tema ini lebih lanjut, sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan organisasi dan pemerintahan yang lebih etis, humanis, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu berikut akan membahas sekaligus untuk menjawab tema yang penulis angkat.
MASUK PADA PEMBAHASAN, Dalam suatu organisasi maupun lembaga birokrasi pemerintahan, pertimbangan moral dan etika merupakan bagian yang paling esensial dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada efisiensi dan kepentingan fungsional belaka, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku serta etika profesional yang mendasari sistem kerja organisasi tersebut.
Sebagaimana dalam dunia perusahaan, ketika merekrut seorang karyawan, organisasi tidak hanya fokus pada aspek kompetensi teknis, tetapi juga berusaha membekali individu tersebut dengan pemahaman menyeluruh mengenai visi, misi, nilai-nilai organisasi, serta hak dan kewajiban sebagai bagian dari sistem. Dalam proses ini, prinsip moral dan etika sangat jelas terlihat misalnya dalam bentuk kode etik, pelatihan karakter, atau regulasi internal yang mengatur perilaku kerja (Noor Azaiki.
Etika kerja menjadi dasar untuk menilai tindakan yang benar dan salah, pantas dan tidak pantas, dalam konteks profesional. Karyawan diberi pemahaman mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang perlu dihindari, serta bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara adil, jujur, dan berintegritas. Ini bukan hanya menjadi batasan perilaku, tetapi juga tolak ukur dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan profesional di lingkungan kerja.
Dengan demikian, pemahaman terhadap prinsip moral dan etika bukan hanya menjadi pengetahuan normatif semata, tetapi juga alat ukur internal yang menuntun individu dalam bersikap, mengambil keputusan, dan melaksanakan tugas secara konsisten dan bertanggung jawab. Kehadiran nilai-nilai ini sangat penting untuk menjaga kohesi, kepercayaan publik, serta keberlangsungan organisasi atau lembaga birokrasi dalam jangka panjang.
Di akhir-akhir ini dari pengamatan penulis, telah banyak organisasi non pemerintah dan lembaga birokrasi pemerintahan yang mulai runtuh yang di sebabkan kurangnya pembekalan terhadap karyawan dan pegawai pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ini. Dalam hal ini yang kemudian ditengah jalan banyaknya institusi pemerintahan dan institusi non pemerintahan yang terjebak keruntahan yang disebabkan kurangnya pembekalan moral dan etika yang kuat. Misalnya dalam rana politik, perekrutan kader partai melalui pendidikan partai, hal ini sangat dibutuhkan sehingga para kader yang terpili menjadi anggota parleman (lembaga legislativ), lembaga pemerintahan (eksekutive) sampai pada birokrasi pemerintahan tidak terjebak pada tindakan-tindakan yang justru melenceng dari prinsip-prinsp moral, etika maupun etika baik dalam tindakan, kebijakan dan keputusannya.
