Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai, Komitmen atau Kemunafikan?

Tahapan pemilihan presiden terus berlanjut tanpa terkecuali pelaksanaan pemungutan suara atau pemilu serentak yang telah dilakukan pada 17 April 2019 yang silam. Hajatan demokrasi tersebut telah menorehkan sejumlah deretan keberhasilan dalam khasana kemajuan peradaban demokrasi namun ketegangan sosial pun tak terhindari dalam menghiasi pentas demokrasi yang telah menyisahkan kegaduhan, pertikaian bahkan pelaksanaan pemilu yang banyak merenggut korban jiwa.

Begitu mahalnya perjuangan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal dan bermartabat, namun dibalik perjuangan nilai demokrasi yang hakiki itu, ternyata ada segerombolan penjahat demokrasi yang mencoba memainkan aksi muslihat melalui media sosial bahkan menghembuskan narasi yang merangsang konstituen untuk dijadikan motivasi dalam melangsungkan berbagai bentuk aksi yang menimbulkan ketidak tertiban, kekacauan bahkan ketegangan sosial yang berujung brutal.

Situasi ini tidak dapat dilakukan pembiaran begitu saja melainkan para penyelenggara negara pada setiap tingkatannya perlu total dalam menyikapi setiap ketegangan yang ada serta setiap komponen masyarakat perlu bersinergi dalam memperjuangkan kesejukan ditengah panasnya suhu politik yang syarat dengan berbagai kepentingan, elit, kelompok bahkan individu yang serakah dan kejam, tentunya masyarakatlah yang menjadi korban.

Tanpa dipungkiri bahwa, ketegangan ini tidak terlepas dari kepentingan politik dari masing-masing kubu, baik BPN maupun TKN. Maka perlu dipertanyakan deklarasi yang telah dilakukan dalam tahapan debat dan kampanye terbuka bahkan pada rung dan waktu lainnya oleh kedua paslon beserta tim sukses dan koalisinya dalam berkomitmen untuk mewujudkan pemilu berintegritas dan damai. 

Atas ketegangan ini sekali lagi perlu dipertanyakan kenegarawan dari masing-masing tokoh politik bahkan komitmen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Panca Sila bagi mereka yang mencoba mendapatkan kekuasaan melalui jalan muslihat dan menciptakan ketegangan serta konflik sosial.

Bertolak dari kondisi sosial dan panggung politik yang ada maka dapat dikatakan kalau deklarasi pilpres yang telah didengungkan merupakan fatamorgana yang penuh kemunafikan dalam menghiasi panggung politik agar terkesan turut serta dalam arak-arakan perjuangan peradaban demokrasi yang bermartabat. Latang dalam menggelorakan pilpres damai namun hanyalah sandiwara bahkan dibalik layar bertidak seperti pecundang.

Hasil dari pemilihan yang dilakukan akan menghasilkan pemimpin negara ini, tentunya masyarakat sangat membutuhkan sosok pemimpin yang teguh menjalankan komitmennya sebagai negarawan bahkan siap berkomitmen menjalankan dan memperjuangkan setiap visi dan misinya dalam pembangunan dan kemajuan negara, serta dapat menciptakan kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi segenap masyarakat tanpa terkecuali. Bukan pemimpin yang hanya memikirkan pribadi, kelompok beserta kroni-kroninya tanpa memikirkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat luas.

Belajar dari kegagalan pemimpin negara katakanlah pada masa Presiden Soeharto dan pemimpin negara lainnya di dunia, cenderung mereka mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara yang tidak benar bahkan bersikap otoriter, dictator dan lalim dalam kepemimpinannya. 

Kemungkinan ini akan kembali terjadi di Indonesia bilamana negara ini dipimpin oleh para pecundang dan penjahat demokrasi. Tentunya kondisi ini akan merugikan masyarakat serta melahirkan penderitaan dan kesengsaraan bagi masyarakat.

Karena itu, pentingnya kesadaran dari masyarakat dalam perhelatan politik yang syarat dengan berbagai bentuk kepentingan agar masyarakat tidak diperalat oleh para elit untuk memperjuangkan ambisi mereka. Kebijak dalam bersikap perlu dikedepankan sehingga tidak merugikan pribadi dan kelompok masyarakat. Sebab pilpres akan berakhir namun relasi dan kekeluargaan dalam soial kemasyarakatan akan terus berlanjut. Maka pentingnya merajut keharmonisan dan kesejukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.