Mohon tunggu...
Jefri Haryono Nainggolan
Jefri Haryono Nainggolan Mohon Tunggu... Freelancer - :)

(contact me: jefriharyononainggolan@gmail.com)

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Jangan Aggap Enteng Alas Hak Atas Tanah

8 November 2019   16:11 Diperbarui: 8 November 2019   16:56 1834
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
ilustrasi sertifikat hak tanah

Tanah memiliki peranan yang sangat vital dalam keberlangsungan kehidupan di Bumi terutama bagi manusia, oleh sebab itu urusan pertanahan akan selalu menjadi topik bahasan yang tidak pernah selesai termasuk problem yang melingkupinya. 

Di negara agraris seperti Indonesia, konflik agraria termasuk salah satu konflik yang paling berpotensi menimbulkan korban dan kerugian yang tidak sedikit, baik secara materil maupun imateril. 

Berdasarkan data yang dirilis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2018 saja luas konflik tanah mencapai 807.177 hektare dengan didominasi sektor perkebunan sawit yakni mencapai 591.640 hektare. Lainnya antara lain adalah kehutanan (65 ribu hektare); pesisir (54 ribu hektare); dan pertambangan (49 ribu hektare).

Nah, bagaimana sebenarnya peran hukum dalam mengatasi konflik agraria di Indonesia? 

secara regulasi, hukum pertanahan Indonesia sebenarnya sudah meng-counter segala potensi konflik yang mungkin terjadi, tapi secara prakteknya konflik pertanahan tidak bisa dihindari karena berbagai alasan.

Sebenarnya sederhana saja jika kita memiliki sertifikat hak milik (SHM) sebagai alas hak terkuat dan terpenuh seperti termaktub dalam pasal 20 ayat (1) uu no 5 tahun 1960. Tapi bagaimana jika tidak? 

faktanya masih banyak warga Indonesia yang kurang memperhatikan status alas hak atas tanah yang dimilikinya sehingga menyebabkan potensi masalah dikemudian hari.

Terlepas dari benang kusut urusan birokrasi pertanahan, alangkah lebih bijak memang jika kita kembali mengecek status alas hak tanah yang kita kuasai dan kemudian memperjelas statusnya jika belum ada alas haknya agar potensi sengketa ke depan bisa diminimalkan.

Ada beberapa jenis hak yang melekat pada tanah di Indonesia antara lain Hak milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna usah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

sebagai salah satu contoh, bagaimana jika seorang warga negara Indonesia telah menempati sebidang tanah selama 20 tahun, apakah dia bisa memiliki sertifikat hak milik? jika merujuk pada PP No.24 tahun 1997 jawabannya bisa! namun ada proses panjang yang harus ditempuh untuk mengurusnya.

                                                                                                                                 Pasal 24 

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersang-kutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : 

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;   

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Kemudian di dalam PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR. 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

                                                                                                                                         Pasal 61

(1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.

(2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi:

a. keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal.

b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :

a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;

b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;c. bahwa apabila penandatangan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

(4) Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut.

(5) Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11.

Nah, itulah sepenggal aspek hukum pertanahan yang dalam aspek hukumnya telah diatur sedemikian rupa namun fakta nya masih banyak sengketa dan permasalahan yang terjadi di lapangan. semoga bermanfaat!

Penulis merupakan staff legal di Mangatur Nainggolan Law Firm yang beralamat di Gedung Arva Lt.5 Jl. Cikini Raya No.60 FGMN Menteng-Jakarta Pusat. Anda dapat menghubungi melalui Whatsapp (082210444797) atau e-mail (jefriharyononainggolan@gmail.com) atau mengunjungi website Mangatur Nainggolan.com. Best regards..

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun