Pada hari Kamis 12 September 2019, BODT mengirim alat berat ke Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir. BODT bermaksud membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1900 m dan lebar 18 meter.
Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba. Bersama dengan alat berat, BODT mengajak aparat keamanan. Seratusan masyarakat adat Sigapiton menghadang upaya memasukan alat-alat berat yang akan menggilas dan mengangkangi hak-hak masyarakat atas tanah dan hutannya.
Bentrokan tak terhindarkan. Salah satu yang ikut mendampingi masyarakat dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata kiri. Masyarakat terus bertahan sekalipun di bawah ancaman kekerasan yang bisa tampil dalam bentuk yang lebih kasar.
Sigapiton. Di sana, tinggal dan hidup masyarakat Batak Toba yang sangat adat dan agamis. Mereka tidak akan pernah membuka dadanya jika bukan untuk tujuan mulia. Diperkosa sekalipun akan dilawannya dan bertahan agar si pemerkosa tidak jadi menyalurkan hasratnya, ataupun melihat tubuhnya telanjang.
Tak ada niatan emak emak di Sigapiton, pamer tubuh, apalagi memuaskan pandangan mata orang berotak mesum.
Jadi, aksi 1/2 telanjang mereka, adalah sebuah keterpaksaan dan kesepakatan bersama untuk menunjukkan kesungguhan mereka melawan mereka yang telah merampas apa yang menjadi hak miliknya.
Sebenarnya kejadian ini tak perlu terjadi, apabila pemangku kepentingan punya akal adat dan agama. Bukan otak olah dan bersumbu pendek.
Kejadian ini tidak bisa diterima dan perlu diwartakan seterang-terangnya kepada semua pihak.
Pertama, pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan masa depan peningkatan kesejahteraan masyarakat di KDT. Tapi sepanjang yang diketahui, Presiden Jokowi tampaknya tidak pernah memerintahkan mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan tindakan pemukulan.
Sangat perlu dipertanyakan secara sangat serius dan secara public, apakah tindakan yang dilakukan BODT adalah cara "unik" lembaga ini memahami dan menginterpretasi apa yang dimaksudkan Presiden Jokowi dengan membangun Pariwisata?
Kedua, yang jauh lebih berbahaya, tindakan yang dilakukan BODT membangkitkan kembali memori publik tentang perilaku yang umumnya dilakukan Pemerintah saat akan membangun. BODT tampaknya sedang meminjam repertoire of action yang dimiliki rezim politik Orde Baru dalam melakukan pembangunan, yakni menggunakan cara-cara militeristik atas nama pembangunan. Sudah tentu pemerintahan ini bukan Rezim Orde Baru, juga bukan rezim yang bertumpu pada kekerasan. Tapi tindakan BODT sedang menegaskan sebaliknya. BODT sedang membawa pemerintahan ini kembali ke masa-masa kelam Orde Baru ketika pembangunan justru berujung dengan pemukulan aparat terhadap warga, penangkapan terhadap para pemrotes dan intimidasi secara sistematis.
