Relevansi Supermasi Pancasila

Penerapan Pancasila pada masa orde lama, terjadi pada 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. 

Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh D.N. Aidit pada 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis.

Sementara pada masa orde baru, dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun, diadakannya PEMILU, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan.

Tentunya upaya pemulihan oleh Soeharto ini mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya pemerataan pembangunan ini bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan Soeharto, juga ditemui beberapa masalah, seperti kasus KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain itu, hak berpendapat juga dibatasi dan adanya dwifungsi ABRI.

Masa reformasi dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, dan lain-lain. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. 

Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. ditarik kesimpulan jika penerapan Pancasila dari masa ke masa selalu mengalami permasalahan atau kendala. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pemerintahan maupun masyarakat.

Supremasi Pancasila tidak akan dipertanyakan, tapi Apa jadinya bila Pancasila menjadi dalih bagi pemerintahan yang otoriter untuk melabel semua orang yang mengkritik pemerintah sebagai anti Pancasilais ada yang menganggap kebijakan tersebut adalah suatu hal yang penting demi menjaga ketahanan bangsa namun ada juga kekhawatiran bahwa kedepannya narasi tersebut akan digunakan untuk membungkam mereka semua yang belum tentu anti Pancasilais namun hanya kritis terhadap pemerintah lantas Bagaimanakah kita menyikapi Pancasila di dunia modern ini .

jadi Sebaiknya kita tidak memperlakukan Pancasila dengan paradigma otoriter seperti itu. Ketika nanti kita mempertanyakan relevansi Pancasila untuk generasi muda misalnya satu-satunya cara yang bisa membuat dia menjadi menjadi relevan menjadi tetap sesuatu yang hidup atau living value culter di masyarakat harus dibuka untuk kemudian generasi muda ini ikut juga merasakan untuk mereka tuh merasa punya kebebasan juga untuk menafsir untuk memperdebatkan mendialogkan Pancasila dengan cara cara mereka sendiri jadi jangan sedikit-sedikit itu menempatkan Pancasila sebagai sesuatu yang di atas langit sesuatu yang Defence sehingga ketika dikreasikan sedikit dibilang penghinaan dan sebagainya itu itu akan membuat Pancasila menjadi tidak relevan untuk hidup masyarakat apalagi generasi muda . 

Menurut saya satu-satunya cara untuk membuat Pancasila menjadi hidup dan menjadi suatu nilai yang memang bermakna bagi masyarakat adalah dengan menjadikan dia relevan dengan hidup masyarakat dengan caranya adalah dia dibuka untuk semua masyarakat kita merasa pantas bisa merasa bebas untuk ikut dalam mendialogkan ,mendiskusikan bahkan mendebatkan Pancasila.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH