Biasanya, di tahun baru, yang didapat adalah kue tar. Kalau di Siantar dan Simalungun, biasanya roti tart merk Ganda berseliweran kesana kemari. Kalau dikampung kami, Kabanjahe, roti dari toko roti Garuda atau Sinar Surya yang menjadi primadona.
Tapi, bagi kami pedagang pusat pasar Kabanjahe dan Berastagi, mendapat kado yang lebih istimewa dari Pemkab Karo, yang dipimpin oleh Ibu Cory Sriwati br Sebayang sebagai Bupati.
Bukan kue, bukan pula BPK (Babi Panggang Karo) atau Trites (Makanan khas Karo yang terbuat dari makanan yang terdapat pada lambung sapi). Tapi, sebuah Perda No. 1 Tahun 2024, yang disidangkan, diuji, atau disosialisasikan entah kapan, kepada masyarakat.
Apa isinya?
Daripada saya tulis mulai dari kalimat "menimbang", "mengingat", "memutuskan" yang pasti akan membosankan kalian membacanya, saya mau persingkat, bahwa isi dari Perda itu adalah kenaikan signifikan retribusi daerah, mulai dari parkir, hingga yang "terparah", adalah kenaikan retribusi kios para pedagang.
Bagaimana rinciannya?
Di pusat pasar kabanjahe, Disperindag memgutip yang namanya "cukai", yakni  retribusi atas pemakaian teras kios. Pada awal tahun 2023, cukai dikenakan sebesar Rp. 2.000, namun dipertengahan tahun, naik menjadi Rp. 3.000. Namun, sesuai Perda terbaru, cukai naik menjadi Rp. 5.000 per hari. Naik sekitar 60%. Masih worth it lah !
Apa lagi yang naik kecuali burung disangkar?
Retribusi kios pedagang. Yang semula hanya Rp. 30.000 per bulan, naik sekitar 900%. Ya, kalian gak salah baca, 900%, melebih inflasi negara Turkiye.
Entah bagaimana hitung-hitungan Pemkab Karo, yang jelas itu sudah berlaku seiring berlakunya Perda No. 1 Tahun 2024 itu.
Retribusi kios mereka tetapkan Rp. 1.000 per m setiap harinya. Artinya, dengan ukuran kios anda 3x3 m = 9 m, maka retribusi kios yang harus anda bayar adalah Rp. 9.000 per hari x 30 hari = Rp. 270.000 per bulan.
Keren, kan?
Uang kebersihan dari semula Rp. 2.000 naik menjadi Rp. 3.500. Worth it sih !
Belum lagi kenaikan retribusi lainnya. Entah apa alasannya, retribusi kios yang naik 900% itu, bisa mewujud.
Apakah Pemkab Karo gak paham Good Governance?
Pada dasarnya, Good Governance adalah sebuah konsep tentang proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Tujiannya, agar pemerintahan itu punya tata kelola yang baik.
Artinya, dengan hadirnya Perda No. 1 Tahun 2024 oleh Pemkab Karo itu, mempertegas bahwa Pemkab Karo dibawah Ibu Cory Sriwati br Sebayang, tidak paham Good Governance, dan bagaimana menjalankan UU dalam melayani masyarakatnya dengan baik.
Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian adalah bukti utama sebuah pemerintahan mampu menjalankan good governance. Jika kriteria ini tidak ada, maka tata kelola pemerintahan bisa dikategorikan berjalan tanpa kontrol yang baik. Jika demikian, bagaimana mau mewujudkan 3 pilar good governance? Ya gak bisa dong.
Ah, sudah lah... !
Kalau dijabarkan soal good governamce pada Pemkab Karo, bahkan hanya dengan keberadaan Perda No. 1 Tahun 2024 ini saja, semakin kelihatan tata kelola pemerintahan didaerah saya ini tidak berjalan semestinya.
Harapan kami, sebagai pedagang pusat pasar Kabanjahe, bahwa Perda itu segera dibatalkan, ditinjau ulang, dan duduk bersama dengan pedagang jika memang Pemkab inginkan kenaikan retribusi demi menggenjot penerimaan kas daerah
Terimakasih, Nande...
