Pada tulisan terdahulu saya menulis tentang "Apakah KARS Masih Diperlukan, Setelah Ada RS Terakreditasi Utama Ditutup?"
Tulisan saya kemudian mendapat apresiasi dan klarifikasi langsung oleh Dr. dr. Sutoto Cokro, M.Kes. yang merupakan Ketua Eksekutif KARS sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia).
Ini kutipan jawaban atau klarifikasi beliau:
Menanggapi tulisan Bapak James Allan Rarung.
Pertama saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak terhadap Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
Ada beberapa hal yang perlu mendapat klarifikasi dan penjelasan terhadap tulisan bapak.
1. KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit ) adalah lembaga independen, non profit yang mendedikasikan organisasinya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien RS melalui akreditasi, berbadan hukum perkumpulan berdasarkan SK Kemenhukham tahun 2014.
2. KARS sebagai lembaga independen tak menerima anggaran dari pemerintah baik dari APBD maupun APBN.
3. Terkait RS MMA, berikut penjelasannya. Setelah RS terakreditasi oleh KARS, setiap RS berkewajiban utk membuat rencana perbaikan strategis berdasarkan rekomendasi KARS atas hasil survei yg belum mendapatkan skor sempurna. Perbaikan yg dilakukan akan diverifikasi oleh KARS satu tahun setelah akreditasi. Dalam kurun waktu satu tahun tsb apabila ada kesalahan fatal yg dilakukan RS maka KARS juga akan melakukan verifikasi dengan konsekuensi terberat adalah sertifikat akreditasi dibekukan sementara oleh KARS, sampai KARS meyakini RS telah memperbaiki pelayanannya. Menanggapi kasus ini KARS akan melakukan klarifikasi kepada RS MMA apakah penyebab dari dicabutnya izin dan bagaimana upaya perbaikan RS agar RS dapat operasional lagi. Masalah Ijin operasional RS kelas D, C dan B kewenangan berada sepenuhnya ditangan Dinkes Kab/kota/ Provinsi.
Semoga penjelasan ini berguna bagi Bapak.
Sutoto
Ketua Eksekutif KARS
