Oleh: Dokter Tedy Harto
Sebentar lagi IDI akan merayakan hari jadinya yang ke-66 pada tanggal 24 Oktober 2016, ini berarti sudah lebih dari setengah abad organisasi profesi kedokteran satu satunya di Indonesia tersebut berkiprah dan eksis tanpa tantangan berarti.
Tetapi sejauh perjalanan yang panjang ini rasanya PB IDI (Pengurus Besar IDI) belum ada karya fenomenal yang dilahirkan baik untuk anggota maupun masyarakat pada umumnya. Yang ada hanya menjalankan rutinitas normatif kepengurusan PB IDI sambil menunggu datangnya waktu muktamar IDI berikutnya tiga tahun ke depan untuk memilih "President elect" serta mengukuhkan Ketua Umum dan kemudian keduanya bersama-sama membentuk kepengurusan lengkap PB IDI untuk 3 tahun berikutnya.
Seharusnya PB IDI merupakan rumah sekaligus induk (baca orang tua) bagi anggotanya yang seluruhnya berjumlah ratusan ribu (baca: 177.648 dokter, data KKI ) dan setiap tahunnya akan bertambah terus berkisar 8000-an dokter sejalan dengan lulusan baru yang di hasilkan oleh kurang lebih ada 75 Fakultas Kedokteran negeri dan swasta di Indonesia.
Kita harus sadar perkembangan jaman berjalan begitu pesat yang mau tidak mau - suka tidak suka-, akan berdampak terhadap eksistensi, kompetensi dan juga permasalahan permasalahan pada profesi kedokteran. Akan tetapi apabila PB IDI sebagai induk organisasi profesi kedokteran ini tidak bisa berubah atau berinovasi dengan program-program futuristik yang mana sudah menjadi sebuah keniscayaan guna mengembangkan kompetensi serta melindungi anggotanya, maka hal ini kemudian akan berdampak buruk. Untuk saat ini sangatlah dibutuhkan organisasi yang inovatif dan jika tidak mampu merubah menjadi organisasi yang profesional dan akuntabel maka cepat atau lambat organisasi ini akan mengalami degradasi dan menuai masalah yang besar di kemudian hari.
Banyak permasalahan muncul saat ini yang menyangkut profesi kedokteran kita ini, di antaranya adalah:
-Sebagian masyarakat mengeluhkan masalah biaya pendidikan di fakultas kedokteran yang teramat tinggi, padahal mereka berharap putra-putrinya yang berprestasi bisa meneruskan ke pendidikan kedokteran sebagai suatu kebanggaan.
- Pusat-pusat pendidikan kedokteran/spesialis yang ada tidak terkontrol dalam menjaga mutu dan kualitas, maupun jumlah penerimaan mahasiswa kedokteran yang cenderung melanggar batas kapasitas sesuai nilai akreditasi BAN PT yang menjadi acuannya.
-Pelayanan dan distribusi dokter yang tidak merata sampai ke daerah dan pelosok-pelosok wilayah nusantara, yang memang menjadi realita wilayah geografis negeri kita, sehingga terkesan dokter tertumpuk di pulau Jawa dan kota-kota besar saja, sehingga saudara-saudara kita di pelosok wilayah yang membutuhkan pelayanan dokter mengalami banyak kendala.
-Belum lagi permasalahan yang timbul di dalam/ internal anggota IDI sendiri, seperti antar perhimpunan satu dengan perhimpunan yang lainnya, bahkan tidak menutup kemungkitan antar sejawat dokter, yang seharusnya menurut sumpah dokter adalah layaknya seperti saudara kandung.
-Hilangnya wibawa dan peran IDI sebagai pemangku kepentingan, baik dalam rencana program kesehatan nasional, termasuk peran dalam hal ikut serta memberikan masukan pembuatan UU Tenaga Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran, dimana termasuk di dalamnya adalah program pendidikan dokter dan pendidikan dokter berkelanjutan, Ini menunjukan IDI saat ini tidaklah memiliki nilai "bargaining" yang kuat.
-Hilangnya perlindungan profesi dari Pemerintah saat seorang dokter sedang menjalankan tugas baik mengenai aturan administrasi, jaminan kesehatan, tunjangan hidup yang layak, bahkan nyawa sering sebagai taruhannya, hal ini tidak lepas dari lemahnya PB IDI sebagai pengayom dan pelindung (terbukti sudah ada beberapa korban teman sejawat yang gugur disaat sedang menjalankan tugas internship).
