USULAN Bambang Soesatyo agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditinjau lagi, yang diidentikan sebagai perpanjangan pemerintahan yang tengah berkuasa, kontradiktif dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan mengambil langkah serius jika tidak ada kandidat presiden yang elektabilitasnya mencapai 30%.
Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagaimana yang disampaikannya di Youtube Poltracking Indonesia, Kamis kemarin, menuai banyak kecaman. Baik dari kalangan elit partai atau pengamat politik.
Bamsoet menyarankan pelaksanaan Pemilu 2024, yang mencakup Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak, dipikirkan ulang. Bamsoet mengurai sejumlah potensi yang mesti diwaspadai, salah satunya Pemilu 2024 disebut berpotensi memanaskan suhu politik nasional.
Penyelenggaraan pemilu, kata Bamsoet, selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu. Dia juga menyinggung proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19, dikaitkan dengan antisipasi dan adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya.
Untuk itu, Bamsoet meminta dipertimbangkannya kembali momentumnya, apalah Pemilu 2024 tepat dilaksanakan di tengah upaya recovery bersama terhadap situasi yang dihadapi. Â
Beberapa hari sebelumnya, ramai tanggapan terkait pernyataan Jokowi yang diindikasikan akan mengambil langkah serius jika tidak ada kandidat  capres yang tingkat elektabilitasnya mencapai 30%.
Memang bukan Jokowi langsung yang menyampaikannya, tetapi tertuang pada akun Instagram pribadi Faisol Riza, Ketua Komisi VI DPR RI yang juga Ketua DPP PKB. Percayalah, kata Faisol Riza, Jokowi akan mengambil langkah serius.
Kekhawatiran Faisol Riza mendapat banyak tanggapan, terutama dari sesama rekannnya di parlemen. Banyak yang mengasumsikan jika pernyataan Jokowi tersebut bermuara dari kegelisahannya pada pencapaian hasil jajak pendapat dari para kandidat capres sekarang ini. Jokowi mematok penilaiannya pada angka elektabilitas 30%.
Tidak sedikit juga yang memperpekirakan langkah serius yang akan diambil Jokowi dengan kemungkinan dilakukannya penangguhan Pemilu. Kendati demikian, lebih banyak yang berpendapat jika Jokowi justru akan mengendorse sosok yang bisa lebih memperoleh elektabilitas 30% dan stabil berada di posisi teratas.
Dengan demikian, subtansi pernyataan Jokowi, seandainya memang benar seperti yang dituangkan dalam akun Instagram Faisol Riza, bertentangan dengan esensi dari pernyataan Bamsoet yang tegas-tegas meminta pelaksanaan Pemilu 2024 ditinjau lagi.
Banyak yang menyebut jika pernyataan Bamsoet sesungguhnya sangat mencederai demokrasi. Bahwa dia bukan seorang negarawan, apalagi ketua MPR. Pernyataan yang hanya semakin menguatkan kecenderungan dipertahankannya oligarki, yang pastinya akan mendapat perlawanan dari rakyat karena sudah mencoreng demokrasi.
Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, mengisyaratkan adanya kesamaan dari kekhawatiran Jokowi sebagaimana yang dicuitkan Faisol Riza di akun Instagramnya dengan usulan Bamsoet untuk dipertimbangkannya pelaksanaan Pemilu 2024.
Karena sejauh ini tidak ada capres yang memenuhi kriteria sehebat Jokowi, dibuka kembali keinginan untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi. Setidaknya ditambah masa jabatannya.
Pernyataan Bamsoet, sebut M.Kholid dari PKS, bertentangan dengan nurani dan akal sehat. Sebagai Ketua MPR Bamsoet seharusnya menjaga suara nurani dan akal sehat bangsa. Dia tidak boleh membuka peluang penundaan pemilu.
Tidak boleh ada sedikitpun celah untuk membuka peluang munculnya agenda penundaan pemilu, perpanjangan periode kekuasaan presiden dan wakil presiden, atau isu-isu lain yang justru melemahkan komitmen ketaatan kita kepada konstitusi, demokrasi dan reformasi, tegas M.Kholid dalam wawancaranya dengan Kompas.com.
Pangi Syarwi Chaniago dan Kholid sama-sama menyebut jika pernyataan Bamsoet sesungguhnya melukai perasaan Presiden Jokowi sendiri. Pasalnya, Jokowi tetap konsisten mengajak seluruh pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.
Sejak awal Jokowi sudah menegaskan ketidaksetujuannya atas adanya usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Jokowi, seperti dikutip dari Kompas.com, bahkan merasa  curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya.
Kalau ada yang masih terus mengusulkan itu (tiga  periode), seperti dikutip Kompas.Com awal Desember 2019, Jokowi menyebut ada tiga motifnya. "Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kala itu...
