Kenaikan Pangkat Aparat di Era Prabowo: Simbol Penghargaan atau Strategi Politik?

2. Risiko politisasi aparat: Jika kenaikan pangkat hanya dijadikan alat memperkuat loyalitas politik, maka independensi aparat bisa tergerus.

3. Menguatkan citra represif: Di tengah luka masyarakat akibat kerusuhan Agustus, kebijakan ini bisa dianggap sebagai bentuk pembelaan sepihak terhadap aparat yang sebelumnya juga dikritik atas penggunaan kekerasan berlebihan.

Kebijakan ini bisa menjadi titik awal reformasi jika diarahkan dengan benar. Bukan sekadar simbol penghargaan, melainkan bagian dari reformasi menyeluruh aparat keamanan. Misalnya:

- Transparansi dalam sistem promosi pangkat agar tidak hanya berdasarkan kedekatan politik, tetapi murni meritokrasi.

-Pendidikan HAM dan demokrasi yang wajib bagi setiap aparat agar penggunaan kewenangan tidak melukai rakyat.

- Keseimbangan dalam penghargaan: pemerintah juga perlu menegaskan keberpihakan kepada rakyat sipil yang sama-sama berkorban bagi bangsa.

Harapan untuk Bangsa 

Kritik ini bukan untuk menolak penghargaan bagi aparat, melainkan untuk menuntut keadilan, transparansi, dan reformasi sejati. Keputusan Prabowo bisa berarti langkah maju jika dibarengi dengan reformasi mendalam, tetapi bisa juga menjadi batu sandungan jika hanya dipakai untuk memperkuat loyalitas politik.

Bangsa ini butuh pemimpin yang berani mengedepankan empati kepada rakyat sekaligus reformasi dalam tubuh aparat. Kenaikan pangkat boleh saja diberikan, tetapi jangan sampai rakyat merasa ditinggalkan. Karena sejatinya, kekuatan negara bukan hanya ada di tangan aparat, melainkan di hati rakyat yang percaya pada keadilan.