Humaniora

Pangeran Kesuma Giri, Bangsawan & Birokrat Serambi Mekah

16 Desember 2017   13:03 Diperbarui: 16 Desember 2017   13:38 874 0 0

Catatan tentang nama Pangeran Kesuma Giri memang sangat minim dalam historiografi lokal di Kalimantan Selatan. Tidak banyak yang mengenal sosoknya. Padahal namanya diabadikan menjadi nama jalan di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kota yang oleh masyarakat di bagian selatan Kalimantan (Borneo) dikenal dengan Serambi Mekah. Pada kota agamis ini, terdapat nama jalan yakni Jln. Kesumagiri Martapura Kota. Selain itu terdapat nama jalan yang sama yakni jalan Kesumagiri di Rangda Malingkung, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Selain itu, terdapat makam Pangeran Kesuma Giri di Kompleks pemakaman Sultan Banjar di Kecamatan Martapura Kota.                                                                                      

Siapa Pangeran Kesuma Giri? Dalam wawancara dengan keturunan Keluarga Kerajaan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Andi Ida Kesuma (Aidaf Kesuma) dipaparkan bahwa Pangeran Kesuma Giri adalah putra dari Pangeran Jaya Sumitra, raja pertama Kerajaan Pulau Laut (sekarang di wilayah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan). Menurut Andi Ida, Pangeran Kesuma Giri yang menduduki jabatan sebagai Djaksa di Martapura. Walaupun demikian, beliau belum bisa memperkirakan kapan lahirnya Pangeran Kesuma Giri.

Selain itu, didapatkan sumber lain yakni silsilah Ir. H. Pangeran Mohamad Noor, seorang bangsawan Banjar yang menjabat Menteri Pekerjaan Umum pada masa Kabinet Ali Sastromidjojo (24 Maret 1956 s/ d 14 Maret 1959, adalah keturunan Pangeran Kesusma Giri. Tokoh Ir. H. Pangeran Mohamad Noor adalah Putra Pangeran Ali dan Ratu Intan binti Pangeran Kesuma Giri. Ir. H. Pangeran Mohamad Noor lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, 24 Juni 1901.  

Dari kedua sumber tersebut dapat dipastikan bahwa memang benar terdapat Pangeran yang bernama Pangeran Kesuma Giri. Selain itu keturunannya banyak menjadi tokoh penting di Kota Martapura. Diantaranya Gusti Pangeran Chairiansjah, Pengusaha dan Pejabat di Martapura, Kabupaten Banjar. Kemudian Gusti Rendy Firmansyah, birokrat, pejabat dan juga Ketua Lembaga Adat Kerajaan Pulau Laut.

Guna memperkuat sumber tentang keberadaan Pangeran Kesuma Giri sebagai putra dari Pangeran Jaya Sumitra di Martapura terdapat sumber lokal yakni Silsilah Juriat Pangeran Kesuma Giri, koleksi Gusti Rendy Firmansyah. Dalam silsilah tersebut tertulis diantaranya bahwa putra Pangeran Jaya Sumitra adalah Pangeran Kesuma Giri.

Dalam sumber sumber kolonial Hindia Belanda, cukup minim menuliskan tentang keturunan Pangeran Jaya Sumitra, yakni Pangeran Kesuma Giri. Hal ini bisa dimaklumi karena keberadaan Pangeran Jaya Sumitra yang dianggap membantu kubu Pahlawan Nasional Pangeran Antasari dalam perang Banjar, Kalimantan Selatan tahun 1859-1860. Walaupun demikian, karena keuletan dan perjuangannya, Pangeran Kesuma Giri, bisa menjadi birokrat di masa Hindia Belanda.

Nama Pangeran Kusuma Giri dalam sumber kolonial umumnya ditulis dengan ejaan Pangeran Koesoemo Giri. Mengenai profesinya adalah Kepala Distrik Margasari tahun 1877. Dalam Koran/Surat kabar De Locomotief, dituliskan bahwa pemimpin wilayah yang diangkat Pemerintah Hindia Belanda pada tahun tersebut adalah pemimpin Distrik Margasariatas nama Pangeran Koesoemo Giri. Pengangkatan ini disebarluaskan oleh Pemerintah Hindia Belanda lewat Koran/Surat kabar De Locomotief, Nieuws, Handels, en Advertentieblad, Verschijnt Dagelijks, Behalve Zon En Feestdagen, Mail Nummer Zaterdag 10 Mei, XXVIe Jaargang, Ao 1877 No. 116.

Demikian halnya dituliskan dalam sumber lain yakni koran De locomotief : Samarangsch handels en advertentie blad, edisi 19-05-1877, hlm. 3 menuliskan tentang jabatan Pangeran Koesoemo Giri sebagai kepala Distrik Margasari. Selanjutnta dalam koran yang sama yakni De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, edisi lainnya tanggal 29-12-1879, dituliskan bahwa di wilayah afdeeling. Martapoera, Residentie Zuideren Oosterafdeeling van Borneo. Pada wilayah Banua Empat khususnya pejabat districthoofd Margasari, adalah Pangeran Koesoemo Giri.

Margasari/Margasarie adalah bekas distrik (kawedanan) yang pada mulanya setelah dihapuskannya Kesultanan Banjar tahun 1860 merupakan salah satu dari 5 distrik yang langsung di bawah Afdeeling Martapura, kemudian perkembangan selanjutnya Afdeeling Martapura membawahi 3 onderafdeeling. Distrik Margasari kemudian dimasukan dalam wilayah Onderafdeeling Benua Empat dan Margasari dan tetap di bawah Afdeeling Martapura dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda dahulu Dewasa ini wilayah bekas distrik ini bersama bekas Distrik Benua Empat termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapin. Suku Banjar yang mendiami wilayah bekas distrik ini disebut Orang Margasari atau Puak Candi Laras/Negara Dipa 1.Wilayah Distrik Margasari sekarang menjadi wilayah dari kecamatan yakni Candi Laras Utara (Margasari Hulu) dan Candi Laras Selatan (Margasari Hilir).

Jabatan berikutnya yang diemban oleh Pangeran Kesuma Giri adalah Djaksa. Sejak tahun 1895, Pangeran Kesuma Giri menjadi Djaksa Landraad Martapoera. Dalam register Almanak Prijai 1897  tertulis nama Djaksa Pangeran Koesoemo Giri, yang diangkat 7 Juli 1890. Nama yang sama, nama Djaksa Pangeran Koesoemo Giri, yang diangkat 7 Juli 1890.  Juga tertulis di sumber lain yakni Regeerings-Almanak voor Nederlandsch Indie, Bagian 2, Dutch East Indies, 1893. Kemudian pada Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie, Bagian 2, Dutch East Indies, 1896 dan Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie, Bagian 2, Dutch East Indies, 1898. 

Pangeran Koesoemo Giri diperkirakan menjabat Jaksa sekitar 24 tahun karena dalam sumber berikutnya tahun 1911-1914 sudah berganti dengan nama Goesti Oemar bin Pangeran Bachmat. Dalam sumber tersebut secara lengkap ditulis Landraad te Martapoera, Djaksa, Goesti Oemar bin Pangeran Bachmat, 18 Dec. 1911. Kemudian Adjunct. id. Moesapa bin Goeroe Amel, 6 Mei 1913. Moefti. Hadji Achmad Kasasi, 31 Mei 1907.  

Pangeran Koesoemo Giri dalam jabatannya sebagai Djaksa/Jaksa (officier van justitie) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Berakhirnya peperangan di Eropa mengakibatkan daerah jajahan Belanda yang dikuasai Inggris akan dikembalikan kepada Belanda (Conventie London 1814). Pada masa ini Pemerintah Hindia-Belanda berusaha untuk mengadakan peraturan-peraturan di lapangan peradilan sampai pada akhirnya pada 1 Mei 1848 ditetapkan Reglement tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman 1848 (R.O). 

Dalam R.O ada perbedaan keberlakuan pengadilan antara bangsa Indonesia dengan golongan bangsa Eropa dimana dalam Pasal 1 RO  disebutkan bahwa landraad, merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk orang Indonesia asli dan dengan pengecualian perkara-perkara perdata dari orang-orang Tionghoa orang-orang yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Indonesia, juga di dalam perkara-perkara dimana mereka ditarik perkara oleh orang-orang Eropa atau Tionghoa selain itu landraad juga berfungsi sebagai pengadilan banding untuk perkara yang diputuskan oleh regenschapgerecht sepanjang dimungkinkan banding.