Ia juga meminta pihak berwenang yang kompeten untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kasus penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap pengungsi yang tidak berdaya, dan untuk menuntut para pelaku dan penghasut pelanggaran ini dalam pengadilan yang adil, sambil mencela sebagai ilegal pendelegasian kekuasaan dari Negara Aljazair kepada Polisario dalam pengelolaan kamp Tindouf, dalam pelanggaran mencolok terhadap aturan hukum internasional.
Juga menyerukan pengakuan status pengungsi bagi penduduk kamp Tindouf, dengan kewajiban bagi negara tuan rumah, Aljazair, untuk mendaftarkan mereka, dalam penerapan resolusi Dewan Keamanan yang relevan, dan sesuai dengan Konvensi Jenewa tentang Pengungsi dan Protokol Opsionalnya.
Simposium yang menghimbau masyarakat internasional untuk bergerak maju untuk meminta pertanggungjawaban Polisario atas pelanggaran besar-besaran yang dilakukan terhadap penduduk kamp, sebagai entitas non-Negara dan kelompok bersenjata, mencela fenomena perekrutan paksa anak-anak, remaja dan anak muda menjadi tentara, dan indoktrinasi mereka terhadap ideologi milisi dan ujaran kebencian, kekerasan dan perang propaganda.
Hal ini juga menarik perhatian masyarakat internasional untuk ancaman langsung terhadap keamanan dan perdamaian di kawasan dan lingkungan karena perhubungan antara front separatis dan terorisme dan kerjasama dengan kelompok bersenjata dan teroris dan mendesak masyarakat internasional untuk campur tangan untuk membongkar kamp, temukan cara damai untuk berdialog dan menjamin hak pengungsi untuk kembali.
