Hari pertama kampanye pesta demokrasi di tanah air dimulai, saat itu pula dimulainya berbagai bentuk pelanggaran kampanye pemilu oleh partai. Contohnya terjadi di Aceh Jaya, NAD. Partai lokal terbesar di Aceh, Partai Aceh (PA) disinyalir telah melakukan pelanggaran kampanye yang telah disepakati bersama sebelumnya, dimana 15 partai telah sepakat untuk kampanye keliling dengan menggunakan 5 kendaraan roda empat dan 5 becak. Namun yang terjadi justru, PA menggunakan 50 kendaraan roda empat dan ratusan becak maupun sepeda motor. Hal ini mengakibatkan gangguan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang berimbas pada kemacetan.
Melihat pelanggaran yang dilakukan secara terang-terangan oleh Partai Aceh tersebut, 14 partai peserta pemilu lainnya menolak untuk kampanye turun ke jalan sebagai bentuk aksi protes terhadap aksi para simpatisan Partai Aceh. Ketua Partai Nasdem Aceh Jaya Dra.Hj. Mutia Anzib dan Muhammad Adi Hanafiah Caleg dari Partai Nasional Aceh (PNA) menyatakan bahwa pelaksanaan Pawai Pemilu Damai di Aceh Jaya tidak sesuai kesepa katan yang telah dibuat oleh Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah), Ketua KIP (Komisi Independen Pemantau) Pemilu dan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) pada beberapa pekan lalu. Ia juga menambahkan bahwa KIP, Bawaslu maupun muspida sangat lemah dalam melihat pelanggaran yang terjadi.
Pawai Pemilu Damai yang sedianya dimulai dari Kantor Bupati Menuju Kota Calang dan berakhir di Kantor KIP Aceh Jaya akhirnya hanya diikuti oleh Partai Aceh beserta Muspida. Sementara itu, situs AJNN memberitakan wawancaranya terhadap Ketua KIP Helmi Syahrizal, yang mengakui pihaknya tidak mampu menangani massa dari Partai Aceh sehingga membiarkannya.
Keadaan ini menunjukkan betapa demokrasi masih menjadi kosmetik belaka di bumi Serambi Mekah, dimana unjuk kekuatan dan superioritas masih menjadi "jualan" paling efektif yang dilancarkan oleh partai lokal terbesar tanpa mempedulikan aturan dan sistem yang berlaku. Apabila hal ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya menyeluruh dan integratif, maka hampir dapat dipastikan rakyat sebagai calon pemilih akan semakin terbelenggu oleh kekuatan-kekuatan yang tidak berimbang, akibat sistem gagal memberikan kesempatan yang sama kepada partai lainnya untuk menunjukkan dan menawarkan program partai masing-masing, bukan hanya sekedar unjuk kekuatan semata. (Atjehgroup)
