Dampak Efisiensi Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya efisiensi belanja birokrasi. Instruksi ini disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah agar menata ulang anggaran, terutama untuk pos yang dianggap tidak produktif seperti perjalanan dinas, rapat, konsumsi, dan perawatan fasilitas. Kebijakan ini muncul bersamaan dengan rencana pemangkasan transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026. Pesan dasarnya jelas: daerah harus belajar hidup lebih hemat dan menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal yang menantang.

Namun di balik ajakan efisiensi itu, tersimpan satu persoalan yang layak direnungkan. Ketika efisiensi dijadikan kata kunci tunggal dalam mengatur birokrasi, apakah kebijakan publik masih bisa dijalankan secara optimal? Banyak daerah memang memiliki ruang fiskal terbatas, tetapi kebutuhan pelayanan publik terus meningkat. Tekanan untuk berhemat bisa berujung pada pengurangan kegiatan yang sebenarnya penting bagi warga, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dalam situasi seperti ini, efisiensi bisa berubah makna menjadi pengurangan fungsi negara di tingkat lokal.

Mari kita bahas.

Dalam teori administrasi publik klasik, Herbert Simon menekankan bahwa efisiensi hanyalah satu aspek dari rasionalitas kebijakan. Ia bisa menjadi tujuan, tetapi bukan satu-satunya. Ketika negara hanya menilai kinerja birokrasi dari seberapa besar penghematan anggaran, ia kehilangan dimensi keadilan dan efektivitas. Osborne dan Gaebler dalam Reinventing Government mengingatkan bahwa birokrasi bukan hanya mesin administratif, melainkan alat untuk melayani kepentingan publik. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, semangat efisiensi justru dapat menjauhkan pemerintah daerah dari fungsi utamanya: melayani masyarakat.

Masalahnya, di Indonesia, efisiensi sering diterjemahkan secara sempit sebagai pemotongan belanja, bukan perbaikan tata kelola. Padahal, pemborosan birokrasi tidak selalu terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada cara anggaran itu dikelola. Ketika kontrol internal lemah dan transparansi minim, efisiensi akan berhenti di level retorika. Pemerintah daerah mungkin memangkas perjalanan dinas, tetapi tetap memelihara struktur organisasi yang gemuk dan prosedur yang berbelit.

Efisiensi yang dipaksakan dari atas tanpa memperhatikan konteks lokal berisiko mengabaikan kebutuhan riil masyarakat. Beberapa daerah masih bergantung pada dana pusat untuk menjalankan program dasar. Dalam kondisi demikian, pemangkasan dana justru dapat melemahkan kapasitas daerah untuk merespons masalah sosial dan ekonomi. Alih-alih memperkuat kemandirian fiskal, kebijakan ini bisa memperlebar ketimpangan antarwilayah.

Mungkin niat pemerintah untuk mendorong efisiensi itu tulus, tetapi efisiensi yang tidak disertai dengan pembenahan struktur birokrasi hanya akan menjadi ilusi. Menghemat tanpa memperbaiki sistem sama saja seperti mengeringkan kolam yang bocor tanpa menambal dindingnya. 

Yang tersisa bukan air yang jernih, melainkan permukaan retak yang menunggu pecah.