Ada yang tidak biasa saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Aceh, Sabtu (22/2/2020) lalu. Ketika itu dalam meberikan kata sambutan, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta maaf kepada Jokowi atas apa yang disebutnya sebagai "kekhilafan masa lalu".
Tapi maksudnya terang benderang bahwa permintaan maaf itu berkaitan dengan pilihan potik mayoritas warga Aceh pada pilpres 2019 lalu. Saat itu pasangan Prabowo-Sandi menang telak dengan meraup 2.400.746 suara, sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf hanya 404.188 suara.
Sebetulnya kekalahan telak Jokowi di Aceh tak bisa dibilang sebagai kekhilafan, dan karenanya juga tidak perlu meminta maaf. Toh buktinya juga dalam sambutan balasannya, Jokowi mengatakan bahwa beliau menghargai pilihan politik semua warga negara, termasuk warga Aceh.
Jokowi juga menekankan bahwa pilpres telah usai, saatnya kita semua bersatu kembali dalam pembangunan bangsa. Jelas bahwa Jokowi tidak dendam dengan kekalahannya di Aceh. Buktinya program pembangunan di Aceh tetap digenjot, termasuk pembangunan jalan tol di ruas Banda Aceh-Sigli yang sempat dikunjungi Jokowi.
Baru disebut kekhilafan kalau masih ada sebagian masyarakat yang belum move on. Maksudnya setelah Presiden dilantik, masih ada warga yang belum ikhlas menerima, lalu melontarkan ucapan atau tulisan yang bernada menentang pemerintah yang sah dan bisa ditafsirkan memecah belah bangsa.
Namun sebagai basa basi atau menghangatkan suasana boleh-boleh saja Gubernur Aceh menyampaikan permohonan maaf di atas. Dari foto-foto yang dimuat media daring terlihat bahwa masyarakat Aceh juga sangat antusias menyambut Presiden. Artinya, meskipun bukan pilihan mayoritas warga Aceh, mereka sudah menerima untuk bersatu di bawah komando Jokowi.
Kalaupun memang banyak loyalis Prabowo di Aceh, tak ada alasan untuk membenci Jokowi. Sekiranya Prabowo tidak jadi menteri pun, tetap saja jadi kewajiban semua warga negara untuk mendukung Presiden sepanjang masih berjalan pada rel konstitusi.
Apalagi Prabowo dan Partai Gerindra sudah tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, tentu logikanya pendukung Prabowo di akar rumput juga mulai membaur dengan pendukung partai koalisi pemerintah lainnyaÂ
Tentu saja rakyat boleh memberikan kritik kepada pemerintah atau dengan menyalurkan aspirasinya melalui wakil rakyat di parlemen. Partai oposisi lazimnya akan sangat senang menyambut berbagai kritik tersebut.
Memang yang tegas menyatakan dirinya sebagai partai oposisi hanyalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat yang juga tidak kebagian kursi di kabinet sekarang, secara tersamar merupakan oposisi.
Bahkan ada partai koalisi pemerintah yang beraroma oposisi, yakni Partai Nasdem, karena menjalin hubungan cukup akrab dengan PKS. Semua partai di atas bisa menjadi penyambung lidah rakyat yang ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Namun kalau ada kelompok yang menyebarkan fitnah, memanipulasi data sehingga merusak citra pemerintah, menghasut masyarakat, merupakan contoh tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan.
Aceh tidak sendirian sebagai provinsi yang pernah "khilaf". Pada pilpres 2019, Prabowo unggul di 13 provinsi. Tentu ini bukan jumlah yang sedikit.Â
Namun memang yang Jokowi kalah telak karena meraih suara di bawah 20 persen hanya di Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar) saja, di mana Sumbar jadi peringkat satu dalam persentase suara bagi Prabowo, dan Aceh sebagai runner-up.
Padahal selama periode pertama masa kepresidenannya, Jokowi tercatat 5 kali berkunjung ke Sumbar. Tidak banyak provinsi di luar Jawa yang sesering itu dikunjungi Jokowi.
Sejak dilantik untuk periode keduanya, Jokowi belum sempat berkunjung ke Sumbar. Ketika diselenggarakan acara puncak perayaan Hari Nusantara 2019 di Pariaman, Sumbar, 14 Desember 2019, sempat direncanakan akan dihadiri Jokowi.
Namun akhirnya Jokowi tidak jadi datang karena ada agenda ke luar negeri (tagar.id, 13/12/2019). Makanya menarik untuk ditunggu kapan Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Sumbar.
Akankah Gubernur Sumbar Irwan Prayitno atau siapapun penggantinya, juga meminta maaf atas "kekhilafan di masa lalu"? Sekadar catatan, Irwan Prayitno berasal dari PKS. Berbeda dengan Nova Iriansyah yang dari Demokrat.
Pada pilkada yang akan dilakukan tahun ini, Irwan tidak boleh lagi bertarung karena sudah memimpin selama dua periode. Tapi calon kuat penggantinya mengacu pada pemberitaan di sejumlah media lokal, tetap calon yang diusung PKS, yang kemungkinan adalah Wali Kota Padang saat ini Mahyeldi Ansharullah.
