Berapa jumlah kredit yang layak diberikan, sangat tergantung pada kemampuan cash flow nasabah dari usahanya. Nah dari cerita Aulia Kesuma, kredit bank digunakannya buat usaha restoran.
Coba bayangkan, restoran seperti apa yang bisa menghasilkan laba di atas Rp 200 juta sebulan agar mampu mencicil ke bank. Tolong dicatat, laba itu artinya omzet dikurangi semua biaya usaha. Jadi kalau laba restoran katakanlah 20 persen, maka omzet per bulan harus minimal Rp 1 miliar.
Bagi restoran yang sudah punya nama besar yang ditandai dengan banyaknya jaringan cabang yang dipunyainya, omzet sebesar itu bukan hal sulit diraih. Namun pasti sangat sulit bagi restoran yang biasa-biasa saja.
Dengan asumsi restoran yang dikelola Aulia Kesuma termasuk yang biasa-biasa saja, maka analisis yang dilakukan petugas kredit bank terlalu berlebihan. Ini sebetulnya hal yang lazim dilakukan petugas bank, tapi harusnya saat di-review oleh atasannya yang memberikan persetujuan, terkoreksi jumlahnya.
Karena kredit yang diterima Aulia berasal dari dua bank, bobot kesalahan terbesar berada di bank yang mengucurkan kredit lebih belakangan. Kenapa masih berani memberikan kredit meskipun sudah tahu adanya utang si nasabah ke bank lain.
Bank kedua tak mungkin tidak tahu adanya bank lain yang lebih dulu memberikan kredit. Pada dokumen rumah yang dijadikan jaminan kredit akan tercantum hal tersebut.
Memang bekerja di bank sangat tinggi tekanannya. Adakalanya karena target dari atasan yang terlalu tinggi membuat anak buahnya mencari jalan pintas, antara lain dengan memberikan kredit secara berlebihan, padahal tidak ditunjang oleh kapasitas usaha nasabah. Pencapaian target menjadi momok karena merupakan dasar pembayaran bonus bagi karyawan.
Pada zaman Orde Baru dulu, terutama di bank-bank milik pemerintah, pemberian kredit yang terlalu besar bagi nasabah sering karena bermotif ingin mendapatkan gratifikasi dari nasabah. Lazim ketika itu setelah kredit cair, sekitar 5 persen menjadi tanda terima kasih dari nasabah ke oknum bank.Â
Saat itu tingkat gaji di bank pemerintah relatif rendah, jauh di bawah bank-bank swasta papan atas. Namun orang bank pemerintah lebih kaya karena banyak sabetannya. Gratifikasi bukan tabu dan belum ada KPK seperti sekarang.
Jadi, kesimpulannya, tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Jangan hanya salahkan nasabah yang gak kira-kira dalam berutang. Ibarat pepatah besar pasak daripada tiang.Â
Tapi bank pun patut disalahkan. Kenapa teledor dalam menganalisis kemampuan keuangan nasabah. Padahal pelajaran analisis pemberian kredit adalah hal yang sangat mendasar dan menjadi materi pokok dalam pelatihan bagi karyawan bank.
