Nah, kalau saya tidak salah persepsi, dari obrolan mantan petinggi PLN itu terkuak bahwa ALCO di PLN pun juga mirip di bank dengan membahas aspek cashflow dari setiap wilayah dan bukan membahas apakah aset PLN berupa pembangkitan, transmisi dan distribusi telah dipelihara dengan baik agar kondisinya prima.
Baik, berikut ini sepenuhnya opini saya yang tentu saja subjektif. Pemerintah menempatkan seorang bankir di PLN tentu ada dasarnya. Mungkin karena selama ini PLN boleh dikatakan lemah pada pengelolaan keuangannya sehingga sering menderita kerugian, dinilai cocok bila dipimpin oleh figur seorang bankir.
Bukan hanya PLN yang pernah dipimpin bankir. Garuda Indonesia yang juga sering rugi beberapa kali dipimpin bankir seperti Robby Djohan atau Emirsyah Satar. Telkom pun pernah dipegang Aswin Rasyid yang juga bankir.
Tak selalu bankir yang ditempatkan di perusahaan bukan bank sebagai sebuah kekeliruan. Soalnya bankir berurusan dengan jenis industri apapun yang dibiayainya. Sebelum bank membiayai perusahaan lain tersebut pastilah bank mempelajari aspek produksi dan aspek teknis lainnya.Â
Kalau betul Sofyan Basir mengabaikan aspek teknis, tentu ada pula kesalahan pejabat karir yang berasal dari orang dalam PLN, seharusnya bisa mengutarakan keberatannya.
Jadi bukan soal bankir atau tidaknya yang dipersoalkan, tapi kemampuan leadership dari pimpinan dan followership dari bawahannya yang perlu dibenahi. Gaya bos yang otoriter dan anak buah yang bergaya ABS (Asal Bapak Senang) tidak lagi cocok saat ini.
Berikutnya bagi pemerintah, perlu ada penegasan kembali, apakah PLN tetap akan dijadikan sebagai perusahaan yang tujuannya adalah mencari keuntungan atau sebagai badan khusus yang bukan mengutamakan keuntungan seperti BPJS.
Ketegasan misi PLN tersebut penting agar pemerintah mampu menempatkan orang-orang yang tepat untuk memimpin PLN. Semoga di masa depan PLN mampu mengantisipasi terjadinya blackout seperti kemarin dengan penerapan contingency plan yang efektif.
