Partai Politik dan Pemilu di Indonesia

Sistem Kepartaian di Indonesia menganut sistem multi partai. 

Ada beberapa kelebihan dari sistem ini, salah satu contoh kelebihan dari sistem ini misalnya saja, ketika banyak partai, maka masyarakat akan punya banyak pilihan menyerap aspirasinya, sehingga masyarakat memiliki alternatif memilih partai mana yang terbaik untuk menyalurkan aspirasinya ke pemerintah, sesuai dengan fungsi partai politik yaitu menjembatani antara pemerintah dan yang diperintah atau dengan kata lain fungsi partai politik adalah penengah pemerintah dan rakyat. Partai politik bisa menjadi sarana penengah atau pengatur antara pemerintah dan warga negaranya. 

Ketika masyarakat punya pendapat atau aspirasi, maka aspirasi ini bisa ditampung oleh partai politik dan partai politk akan menyampaikannya ke pemerintah melalui kader - kader atau perwakilan anggota partai yang terpilih pada pemilu. 

Dari awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia sudah menganut sistem multi partai. Terbukti pada pemilu pertama Indonesia di era kepemimpinan presiden Sukarno, banyak partai yang mengikuti pemilihan umum, tetapi di era Soeharto, partai-partai politik yang ikut pemilu pada era presiden sukarno di persempit dan digabung -- gabungkan sesuai dengan ideologi masing masing partai, misalnya partai partai islam di gabung kan ke dalam satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan. 

Oleh karena itu, pada era pemerintahan Soeharto, hanya ada 3 partai besar yang mengikuti pemilihan umum yaitu, Golkar, PDI dan PPP. Setelah reformasi, banyak partai -- partai baru yang bermunculan, salah satu penyebabnya adalah karena banyak aspirasi masyarakat yang tidak bisa diserap oleh 3 partai partai besar tersebut. 

Dengan kembalilnya sistem multi partai inilah, masyarakat punya banyak pilihan. Program-program yang disampaikan oleh banyak partai-partai baru yang bermunculan tersebut bisa jadi pertimbangan untuk masyarakat memilih partai mana yang terbaik sesuai dengan pendapat mereka. Program partai yang menurut masyarakat sesuai dengan ideologinya bisa mnjadi patokan buat masyarakat untuk memilih partai politik terbaik buat mereka.

Di sisi lain, sistem multi partai juga memiliki kekuarangan. 

Lahirnya banyak partai baru sekarang ini bisa dibilang hanya untuk merebut kekuasaan atau dengan kata lain hanya menjadi jembatan bagi seseorang atau individu untuk memperoleh jabatan dan kekuasaan dalam pemerintahan. Program -- program partai dibuat sebagus mungkin tapi tidak dijalankan dengan baik dan tidak direalisasikan ketika partai tersebut sudah jadi pemenang atau ketika partai tersebut sudah berhasil merebut kursi kekuasaan. 

Program-program partai hanyalah sekedar janji-janji manis untuk merebut hati masyarakat demi mendapatkan suara terbanyak. Kinerja kader partai pun saat ini sangat tidak baik, karena terkadang partai politik mengusung wakilnya bukan karena faktor orang tersebut berkompeten tetapi justru karena hanya ingin mendapatkan suara yang banyak, misalnya saja sebuah partai mengusung orang-orang yang terkenal yang bahkan tidak mempunyai latar belakang pendidikan politik ataupun tidak pernah bergelut dengan LSM yang mempunyai kepedulian terhadap masyarakat sosial. 

Pengusungan orang-orang terkenal tersebut hanya karena orang tersebut itu punya banyak relasi dan penggemar sehingga diyakini akan meraup banyak suara. 

Partai politk tidak mempertimbangkan apakah orang terkenal itu bisa mengemban tugas dalam politik atau tidak. Hal ini sangat tidak sesuai dengan fungsi partai politik yaitu menarik dan mengambil tenaga potensial untuk dijadikan kader.