[caption id="attachment_176271" align="aligncenter" width="600" caption="(news.okezone.com)"][/caption]
KEMARIN HARI KARTINI ATAU HARI “JOKOWI” SIH?
Selama 6 bulan ber-Kompasiana, yang saya tahu setiap mendekati event hari tertentu, tulisan yang tayang di Kompasiana didominasi thema yang berhubungan dengan hari tersebut. Sebut saja misalnya ketika menjelang hari Ibu. 3-4 hari sebelum 22 Desember, banyak sekali tulisan tentang “Ibu” dari berbagai sudut pandang. Begitu juga menjelang Natal, tahun baru, hari guru, Imlek, dll.
Kemarin, 21 April, setahu saya ditetapkan sebagai Hari Kartini, tepatnya : memperingati hari lahir Raden Adjeng Kartini. Cukup banyak tulisan tentang Kartini, emansipasi wanita masalah gender dan hal yang masih terkait dengan itu. Tapi sayangnya “kemeriahan” tulisan berthemakan hari Kartini itu tenggelam oleh hiruk pikuk tulisan tentang Jokowi, yang sudah dimulai sejak 2 hari sebelumnya. Mungkin ini hari ke-3 atau ke-4, saya kurang tahu pasti.
Yang jelas, kemarin tulisan-tulisan tentang Jokowi merajai kolom-kolom eye-catching di Kompasiana. Di kolom Terekomendasi ada 2 tulisan yang mendapat kehormatan dipilih Admin untuk “parkir” di sana dalam kurun waktu tayang yang sangat lama, sedang di kolom Teraktual juga ada 2 tulisan yang nangkring di sana, kebetulan penulisnya orang yang sama. Bedanya dengan kolom Terekomendasi, untuk kolom Teraktual penulis bisa ikut mengatur agar tulisannya masuk ke kolom itu. Sehari sebelumnya, “pertandingan pemanasan” sudah dimulai, juga di kedua kolom tersebut. Jujur saja, saya meng-click semua tulisan itu. Ada yang saya baca sampai habis dan saya berikan komentar, ada juga yang hanya saya baca sepintas tak tuntas lalu segera click tulisan lain.
Saya sendiri BUKAN pendukung Jokowi – Ahok, tapi juga TIDAK ANTI pasangan calon tersebut. Lha wong saya bukan warga DKI dan tak punya hak pilih, saya rasa kurang pantas kalau saya ikut larut terlalu jauh dengan perseteruan antar pendukung dan penolak Jokowi – Ahok. Hanya saja, saya melihat satu fenomena : tulisan-tulisan yang membela Jokowi – Ahok tampaknya dibuat sebagai respon atau tanggapan atas tulisan yang diniliai tendensius dan menjelek-jelekkan keduanya. Bisa ditebak endingnya : kedua kubu jadi saling serang di komentar.
[caption id="attachment_176273" align="aligncenter" width="300" caption="Baju kotak-kotak dan bukan baju koko, inilah sumber perdebatan (www.lensaindonesia.com)"]
Mungkin – ini hanya perkiraan saya saja – jika penulis yang dianggap menulis dengan tendensi menjelek-jelekkan Jokowi – Ahok tidak terlalu heboh mengemas tulisannya dan tulisan itu tidak “sengaja” di”parkir” di kolom Teraktual, bisa jadi reaksi dari penulis lain tak akan seheboh itu pula. Buktinya, saya melihat ada tulisan yang juga mengkritik Jokowi, tapi masih dalam batas kritikan yang proporsional, faktual dan tidak terkesan menjatuhkan, tanggapan atas tulisan itu biasa-biasa saja. Pro-kontra yang berkembang dalam komentar di tulisan tersebut masih wajar, tidak panas dan tidak terkesan saling ngeyel dan saling lempar kata-kata kasar.
Masalahnya, Kompasianer yang “diduga” sengaja membuat tulisan yang provokatif menjelek-jelekkan Jokowi dan sengaja memelintir pernyataan Jokowi untuk dibawa ke ranah SARA, adalah Kompasianer yang memang sering membuat tulisan yang kontroversial, membabi buta membela apa yang dia anggap benar atau kelompok yang dia dukung, tapi sebaliknya juga membabi buta dalam menyerang apa yang tidak didukungnya. Dan tulisan-tulisannya selama ini hampir selalu dalam waktu singkat bisa nangkring di kolom Teraktual dengan jumlah voting yang banyak.
Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa seorang penulis berambisi agar tulisannya masuk dalam kolom Teraktual. Seperti kita semua paham, tingkat “kelahiran” tulisan di Kompasiana sangat tinggi. Dalam tempo 6 menit, tulisan yang baru tayang sudah turun di bagian bawah kolom Tulisan Terbaru. Dalam tempo 10 menit bisa saja sudah tak tampak lagi kalo tak sempat bergeser ke kolom Hight Lighted. Jadi, diakui atau tidak, tulisan-tulisan yang lama nangkring di kolom Hight Lighted, Teraktual, Terekomendasi dan dijadikan HL, cukup banyak menuai click pembaca. Sebab kolom-kolom itu ada di halaman depan dan tanpa harus “berkelana” pembaca sudah disuguhi menu yang bisa langsung disantap.
Saya sendiri heran dengan banyaknya Kompasianer yang mengaku justru tak mau membaca tulisan-tulisan yang ada di kolom-kolom itu. Saya, jujur saja, sering membaca tulisan di kolom-kolom di halaman muka. Tentu tak semuanya, saya pilih yang judulnya menarik perhatian saya. Nah, dengan tingkat probabilitas keterbacaan yang tinggi inilah tak heran jika seorang penulis ingin tulisannya masuk di salah satu kolom tersebut. Apa daya,menjadi HL atau Terekomendasi adalah hak prerogatif Admin. Maka, pilihan yang terbuka lebar adalah “mengaktualkan” tulisan sendiri.
Motivasinya bisa beragam. Ada yang memang narsis – seperti yang pernah dilakukan salah satu Kompasianer yang kini sudah hengkang dari Kompasiana – tapi ada juga yang ingin “isi” tulisannya dibaca banyak orang. Kenapa? Karena ia merasa “pesan” dari tulisan itu harus sampai kepada banyak orang, karena ia ingin mempengaruhi pembaca dengan tulisannya itu. Nah, dalam konteks tulisan tentang Jokowi yang sengaja “diaktualkan”, tampaknya penulisnya punya alasan yang terakhir : ia ingin pesan dari tulisan itu sampai kepada banyak orang. Ia ingin mempengaruhi penilaian orang pada Jokowi – Ahok seperti yang diinginkannya.
[caption id="attachment_176274" align="aligncenter" width="300" caption="Yang ini komplit! Pakai baju koko, sarung dan kopiah hitam. Masih mau dipilih?! (news.detik.com)"]
SIBUK MEMPERSOALKAN “KARUNG” LUPA KUALITAS “KUCING”NYA
Memberitakan kebaikan dan menonjolkan kelebihan pasangan calon yang didukung, itu lumrah. Membeberkan kejelekan dan membongkar kekurangan pasangan calon yang tidak disuka, itu juga wajar. Tapi tentu masih dalam batas yang proporsional, tidak dibesar-besarkan, dicari-cari dan sengaja diseret-seret menjadi issu sensitif yang dibumbui primordialisme. Kompasiana adalah media kaum intelektual dan berpendidikan. Semakin seorang calon dipojokkan dengan hal-hal yang tidak esensial, saya lihat reaksinya justru sebaliknya : makin banyak yang bersimpati. Jadi kalau tujuannya menjatuhkan, saya bisa katakan malah gagal total. Sudah jadi karakter bangsa ini : siapa yang dikesankan dikuyo-kuyo, pasti mendapat simpati.
Apalagi yang jadi bahan issu cuma “kulit”nya saja, cuma soal baju yang dipakai sebagai ciri khas masing-masing calon. Terlalu berlebihan rasanya jika memprediksi warga Jakarta akan marah karena baju koko dianggap membosankan. Kurang beralasan kalau gara-gara seorang Cagub tak memakai atribut yang umum dipakai menghadiri majelis taklim, lalu pengusaha pakaian seperti itu bakal gulung tikar. Toh sebentar lagi, begitu Pilgub DKI berlalu, masuk bulan Ramadhan dan menyambut Idul Fitri, baju koko,sarung, peci putih atau kopiah hitam bakal laris dengan sendirinya. Saya yakin pedagang Pasar Tanah Abang lebih tahu kapan saatnya kulakan baju koko dan atributnya serta baju muslimah dan kerudungnya.
Ketimbang menguras energi warga Jakarta hanya untuk membicarakan kulit tapi melupakan isi, kenapa tidak dibedah saja program dan solusi apa yang ditawarkan masing-masing Cagub? Akankah tetap memilih kucing dalam karung karena pemilih lebih suka berdebat soal “karung”nya? Kenapa karunganya dari plastik, bukan goni? Atau kenapa tali karungnya pakai rafia, bukan tali tambang? Bukannya menelisik apakah kucingnya benar kucing Angora atau kucing Persia. Jangan-jangan kucing buduk atau malah kucing garong.
Bagaimana mengerti kucingnya Angora atau buduk? Ya monggo yang punya pengetahuan tentang perkucingan memberikan tips-tips ciri-ciri kucing Angora dan tanda-tanda kucing garong. Misalnya : kalau dalam “papan iklan” berjalannya Jokowi – Ahok menampilkan diri mereka bermain monorail, apa tidak lebih baik jika dibuka wacana kira-kira seperti apa langkah mereka berdua mewujudkan monorail di Jakarta, dari mana dananya/sponsornya, bagaimana merelokasi warga yang akan terkena dampak jalur monorail, berapa lama kira-kira pembangunannya, dsb.
Atau, Foke yang pada Pilkada lalu mengklaim dirinya ahlinya dan terlanjur dipilih ternyata tak memberikan solusi, kini saatnya diuji keahliannya. Juga Alex – Nono yang sudah seminggu ini iklannya berseliweran di layar kaca, perlu dipertanyakan berapa besar dana kampanye mereka sampai mampu membeli slot iklan TV jauh-jauh hari. Begitupun HNW- Didik, Faisal-Biem dan Hendarji- Ahmad Riza, semuanya layak dibedah programnya. Bukan sekedar mencela setelan baju putih dan celana hitam yang dikenakan Faisal mirip baju “wajib” yang dikenakan para terdakwa saat menunggu sidang putusan. Ini kan perdebatan yang tidak sehat dan sama sekali tak bermutu.
[caption id="attachment_176277" align="aligncenter" width="300" caption="Kenapa gak ada yang iseng mempersoalkan batik motif sembur HNW-Didik (republika.co.id)"]
BAJU KOTAK-KOTAK CUMA DIFERENSIASI DALAM MARKETING
Sebagai seorang pengusaha, Jokowi pasti paham ilmu marketing. Dia tahu yang dimaksud teknik diferensiasi dalam beriklan. Bukankah berkampanye esensinya sama dengan beriklan? Ada 6 pasangan yang maju, wilayah DKI begitu luas dan penduduknya banyak dengan tingkat sosial – ekonomi beragam. Setiap calon harus memastikan dirinya dikenal dan mudah dikenali saat pencoblosan nanti. Bayangkan, kalau semua memakai baju koko plus kopiah hitam, atau memakai baju Betawi dengan celana gombrong batik dan selendang batik di pundak, khas Betawi, tentu pemilih yang tidak terlalu “ngeh” dengan calonnya, akan bingung.
Masih ingat jargon PDIP saat Pemilu 1999? Pemilu pertama pasca jatuhnya Soeharto, PDIP baru berganti nama dari PDI Pro-Mega menjadi PDI Perjuangan, hanya selang 3 bulanan sebelum Pemilu. Saat itu Pemilu diikuti banyak parpol – kalau tak salah lebih dari seratus – dan yang memakai lambang banteng ada sekitar 7 parpol. Padahal, pendukung PDIP kebanyakan ada di daerah-daerah, pelosok, masyarakat kelas menengah bawah yang mereka sebut wong cilik. Bagaimana cara efektif dan cepat mensosialisasikan logo baru agar pemilih tak salah coblos? Megawati di setiap iklan dengan media apapun hanya berucap “tekadku sudah bulat” sambil menunjukkan ibu jari dan telunjuk kanan membentuk bulatan. Tahu apa maksudnya? PDIP satu-satunya parpol berlambang banteng yang berbentuk BULAT. Parpol lain bantengnya dalam kotak atau segitiga. Dan ternyata strategi marketing dan pemilihan logo yang berbeda ini cukup ampuh.
Pada Pemilu berikutnya, 2004, ada kekhawatiran orang salah dalam mencoblos sehingga pilihannya dianggap tidak sah. Misalnya karena coblosan ada di luar batas tanda gambar parpol. Kembali PDIP berganti jargon : “coblos moncong putih”. Hasilnya? Pemilih PDIP mencoblos pada bagian moncong banteng dan tentu saja coblosan sah sebab berada dalam batas tanda gambar parpol. Saya yakin PDIP memakai konsultan dalam me-launching iklan kampanye mereka. Dan karena Jokowi – Ahok diusung oleh PDIP, bukan tak mungkin pemilihan memakai baju kotak-kotak juga atas saran konsultan iklan kampanye mereka. So, masih mau berdebat soal baju? Lebay ah!
[caption id="attachment_176280" align="aligncenter" width="300" caption="Lucunya, di acara ILC TV One, ada yang mempersoalkan baju putih-hitam pasangan ini seperti baju terdakwa yang meminta belas kasihan. Ada-ada saja cara menjatuhkan orang lain (antaranews.com)"]
Lebih baik kita fokus membuat tulisan yang baik, mengkritisi 6 pasangan Cagub DKI. Tentu semua perlu dikritisi, sebab tak ada yang 100% sempurna. Tunjukkan apa kesalahan mereka, buktikan hal-hal inkonsisten yang pernah mereka ucapkan tapi ternyata dilakukan oleh tim kampanyenya, tanpa tendensi sengaja menjatuhkan. Apalagi kalau kemudian “mengaktualkan” tulisan sendiri. Karena cara-cara seperti ini layak diperdebatkan kejujurannya. Mau mengkritik orang lain kok menggunakan cara tidak fair? Tampaknya, bukan hanya Cagub dan tim kampanyenya saja yang perlu belajar jujur dan konsisten. Bahkan para pendukung di dunia maya pun perlu menahan diri untuk tidak curang. Selamat memilih warga Jakarta, saya jadi penonton saja.
