Mohon tunggu...
Ipet Fitri
Ipet Fitri Mohon Tunggu... lainnya -

- Pensiunan BUMN - S1 - Berkeluarga

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Pilkada Langsung dan Tak Langsung, Mafia Selalu Untung

14 Oktober 2014   22:15 Diperbarui: 17 Juni 2015   21:02 115
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mafia itu adalah sekumpulan oknum yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, tidak terkecuali dalam pilkada, ada deal-deal politik para mafia dibaliknya, sebab bilamana yang dijagokan menang dalam pilkada, maka akan berimbas kepada perolehan berbagai proyek pemerintah yang bernilai triliunan rupiah. Pilkada langsung maupun tidak langsung tidak terlepas dari kepentingan, dan keberpihakan kepada rakyat hanya gombalan politik untuk mengerahkan masa, setelah pilkada berlalu, kehidupan rakyat kembali terabaikan, tetap jauh dari sejahtera, dan mafialah yang untung dan semangkin kaya raya.

Pesta rakyat dengan nama pilkada langsung yang telah berjalan selama pemerintahan Presiden SBY, gebyarnya sangat menggoda, rakyat merasa diuwongkan selama masa berkampanye yang berlangsung pendek, dan selama masa kampanye itu, rakyat terbuai dalam pesona berbagai bentuk janji gombal yang melenakan, dan setelah pilkada usai serta pemerintahan berlanjut, rakyat terpana karena telah tertipu, janji kampanye terlupakan dan rakyat pun tetap tidak disejahterakan, lalu membathin akan membalas pada pilkada berikutnya dengan cara tidak ikut memilih alias golput, dan angka golput pun dari periode keperiode mulai membubung tinggi.

Berbagai alasan indah menggoda seakan keberpihakan kepada rakyat dikedepankan oleh berbagai oknum kepala daerah supaya pilkada langsung tetap dilaksanakan, namun dibalik itu ada keserakahan yang disembunyikan, tidak dapat dipungkuri bahwa pilkada langsung selama ini telah banyak menghasilkan dinasti kekuasaan, penggiliran kekuasaan dari suami keistri dan seakan waris lalu diteruskan ke anak, begitu juga potensi-potensi ekonomi dan bisnis didaerah, dikuasai dalam satu keluarga dan kerabat, dan juga memunculan raja-raja kecil yang berani tidak sejalan dengan pemerintahan diatasnya, kepala daerah yang tidak tersentuh oleh kekuatan rakyat karena dibentengi oleh sejumlah preman, kepala daerah yaang tak terawasi oleh DPRD dan juga tidak tersentuh kekuatan hukum didaerah ( kecuali setelah ada Operasi Tangkap Tangan oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka baru bisa dicopot dari jabatannya), berbagai keserakahan yang disembunyikan itulah barangkali yang melatar belakangi para kepala daerah seakan sepakat, semuanya pada menolak pilkada tak langsung.

Pilkada tak langsung bisa berdampak memasung para kepala daerah sehingga tidak bebas lagi membangun dinasti kekuasaan dan sebaliknya harus berbagi kekuasaan, munculnya perimbangan kekuasaan didaerah antara kepala daerah dengan DPRD yang mengawasi yang sewaktu-waktu bisa memakzulkan, juga tidak mudah lagi untuk menguasai potensi ekonomi dan bisnis didaerah, serta demi kelanggengan kekuasaan harus bisa membangun hubungan serasi dan harmonis dengan berbagai potensi kekuasaan dan kekuasaan yang lebih tinggi sehingga berpotensi menjadi mesin Atm untuk kepentingan berbagai pihak yang berkuasa didaerah itu.

Pilkada langsung dan tidak langsung sedang dipolemikan lagi, apapun hasilnya mafia selalu diuntungkan, itu dikarenakan ulah perilaku kepala daerah yang serakah, sedangkan kesejahteraan rakyat tetap saja terabaikan, rakyat diperlukan hanya untuk kepentingan mendapatkan berbagai dana pembangunan dan bantuan sosial lainnya.

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun