Hal lain adalah kekuatan Parpol yang mampu mengabulkan permohonan gugatannya atas Surat Edaran No.225/K/KPI/31.2/04/2017 yang melarang lembaga penyiaran menayangkan iklan/mars/himne parpol di luar masa kampanye lewat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukan oleh Partai Berkarya dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Putusan ini membuat KPI seperti macan kertas dan tak berdaya karena surat edarannya dibatalkan.
Tiga faktor diatas menunjukkan tidak semua televisi swasta yang diberikan mandat dan ijin mengelola frekuensi milik publik mampu bersikap independen dan imun dari campur tangan pemilik dan parpol tertentu. Lembaga Penyiaran Khusus bisa jadi hanya akal-akalan pemilik televisi sekaligus pemilik parpol untuk tetap eksis untuk mendominasi perhatian penonton yang sayangnya kurang peduli kepada fenomena ini. Â
Masyarakat penonton perlu waktu memang untuk cerdas dan paham serta melek akan hak politiknya karena televisi masih salah satu rekreasi tontonan murah bagi sebagian besar penonton Indonesia.Â
Modern politics today requires a mastery of television. I've never really warmed up to television and, in fairness to television, it's never warmed up to me ( Walter F Mondale-ex 42nd Vice President of USA)
