Proyek Jalan Dana Desa di Desa Tlagah Sampang | Transparansi dan Kualitas Dipertanyakan

Ia menambahkan bahwa temuan ini mengindikasikan potensi kerugian keuangan negara. Untuk itu, Faris berencana melaporkan kasus ini ke berbagai instansi, mulai dari pihak kecamatan, inspektorat, hingga kepolisian. Ia bahkan menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh atau pembongkaran ulang proyek dapat menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan jika terbukti ada pelanggaran.

Tanggapan Resmi yang Ditunggu

Hingga kini, Penjabat Kepala Desa Tlagah, Ayyub, belum memberikan klarifikasi terkait kontroversi ini. Ketika dikonfirmasi, ia hanya menyampaikan pesan singkat melalui WhatsApp: 

"Engghi. Ghuleh ghik eroma sakek (ya, saya ada di rumah sakit)." 

Ketiadaan tanggapan resmi ini membuat sejumlah pertanyaan masih menggantung, menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Pentingnya Pengawasan Dana Desa

Kasus ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam pengelolaan Dana Desa, sebuah program nasional yang dirancang untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar dana tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat dalam bentuk manfaat nyata, seperti infrastruktur yang berkualitas.

Jika kualitas konstruksi terbukti di bawah standar, dampaknya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Jalan yang cepat rusak akan meningkatkan biaya perawatan dan mengganggu akses warga terhadap layanan penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan awal program Dana Desa.

Langkah ke Depan

Saat ini, publik menantikan respons dari pihak berwenang terkait laporan yang akan diajukan. Proses evaluasi yang independen dan menyeluruh diharapkan dapat memberikan kejelasan, sekaligus memastikan bahwa proyek ini tidak hanya selesai secara formal, tetapi juga memenuhi standar yang dibutuhkan.

Kontroversi di Dusun Toguran menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar anggaran. Pengawasan aktif dari masyarakat, ditopang oleh keterbukaan informasi dan komitmen aparat desa, adalah elemen krusial untuk memastikan setiap rupiah dana publik digunakan dengan tepat, nilai anggaran proyek tersebut dan berapa volumenya. Ketiadaan transparansi ini dinilai melanggar prinsip keterbukaan informasi publik.