Diskusi soal warga Indonesia yang sudah meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan ISIS untuk kembali ke Indonesia menyeruak ke permukaan pada saat dunia tengah riuh soal virus Corona. Di tanah air, isu tentang ISIS memang berada di peringkat kedua setelah isu soal virus Corona. Polemik itu muncul di media massa dan media sosial.
Banyak pihak yang menyatakan tidak setuju dengan ide ini karena beberapa alasan kuat. Pertama, para WNI yang merupakan mantan ISIS ini meninggalkan Indonesia dengan sadar. Mereka malah melepaskan semua harta benda, karier, dan membawa keluarga ke Suriah.
Dalam prosesnya mereka bergabung dengan ISIS dan membakar paspor mereka. Pembakaran paspor dan bergabungnya mereka dengan kelompok garis keras musuh dunia ini merupakan tanda bahwa mereka dengan sadar tidak ingin bergabung dengan negara Indonesia.
Kedua, para keluarga (anak-anak) yang dibawa oleh para kepala keluarga (yang merupakan inisiator keberangkatan mereka ke Suriah) ditengarai sudah terpapar dengan faham radikal.
Apalagi banyak bukti di mana anak-anak sudah dilatih dengan senjata api. Latihan bagi anak-anak itu beredar luas di media massa dan media sosial selama beberapa tahun belakangan ini.
Dari banyak cerita yang ditulis media massa nasional maupun internasional, mengindikasikan bahwa mereka menyesal telah berangkat ke Siria dan menemukan harapan kosong. Mereka ingin kembali ke Indonesia.
Jika kita review kembali persoalan ini memang cukup pelik karena bagaimanapun ISIS merupakan gerakan Islam garis keras tingkat dunia yang dihindari oleh banyak negara termasuk negara Islam. ISIS adalah musuh besar dunia, bahkan negara yang berbasis Islam seperti Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah.
Kenapa mereka jadi musuh dunia? Karena mereka menghalalkan banyak cara untuk memaksakan faham yang mereka yang keras dan tidak biasa itu.
Hal itu bisa kita saksikan pada perang Suriah yang terjadi selama beberapa tahun ini yang berakhir dengan kekalahan yang dialami oleh ISIS. Mereka berhasil dihancurkan dan sebagian sisa-sisa laskar mereka dipenjara dan keluarganya mendiami pengungsian di Raqqa.
Jika mereka kembali, apa dampaknya bagi Indonesia? Amankah Warga Negara Indonesia yang berjumlah 265 juta yang selama ini tinggal di Indonesia dengan kedatangan mereka? Apakah pemerintah Indonesia mampu mengelola mereka sehingga tidak menjadi radikal lagi? Seberapa lama mereka bisa membaur lagi warga negara lain? Atau pertanyaan apakah mereka diproses hukum?
Atau ada pertanyaan, apakah tidak lebih baik diserahkan kepada PBB untuk penanganannya, karena mereka kini stateless (tidak berkewarganegaraan).
Kepelikan ini mungkin di luar perhitungan mereka sebelumnya. Belajar dari hal itu mungkin ke depan masing-masing kita harus memikirkan kembali langkah kita yang munkin akan mengubah nasib kita dan keluarga.
