Kalaupun benar Presiden kita itu hanyalah boneka, saya berharap bukan boneka Chucky; yang menyeramkan, yang jahat, dan yang membunuh.
Tapi di sini kita berhak untuk mempertanyakan kembali: apakah benar praduga sebagian kalangan itu yang menyatakan bahwa Jokowi hanyalah Presiden boneka Megawati? Pertanyaan ini sekali lagi harus kita cari tahu kebenarannya untuk mempertegas sikap kita sebagai warga negara terhadap kepala negaranya. Karena kita tentu ogah dipimpin oleh sebuah oligarki yang kekuasaannya dititipkan kepada figur yang nyatanya hanya sebuah simbol yang berdiri tidak dengan kakinya sendiri, melainkan bergantung pada sebuah kekuatan di luar dirinya sendiri; percis sebuah wayang atau ya itu tadi: boneka.
Mari bersama kita verifikasi secara objektif:
Hukum utama sebuah boneka (benda mati) adalah ia digerakan oleh sang pemilik boneka. Maju, mundur, berputar, jatuh, bangun, semua aktivitas gerak itu tidak berasal dari motif pribadi si boneka tetapi dari keinginan dan kekuatan si yang empunya. Boneka tidak mempunyai “will” dan kontrol terhadap dirinya sendiri karena ia memang tercipta tanpa semua kemampuan itu. Dan seseorang di balik boneka itu pun tak harus berkonsultasi kepada boneka mainannya tentang bagaimana boneka itu akan diperlakukan, karena sejak semula ia mempunyai boneka hanyalah sebagai objek mainan yang bebas ia mainkan.
Tetapi di sini Jokowi sang presiden rupanya tak seperti itu. Jangankan patuh taqlid terhadap sang ketum partai, bahkan ia sepertinya mulai membandel--jika tak mau menyebutnya durhaka.
Kebandelan Jokowi terhadap Ibu Mega (dan juga partainya) dimulai saat beliau menyusun formasi kabinet yang kelak akan membantunya menjalankan roda pemerintahan yang ia pimpin. Dari 34 kursi menteri, Jokowi mengalokasikan hanya 14 kursi untuk “jatah partai” dan sisanya (20 atau lebih banyak 6 dari jatah partai) ia berikan kepada para professional yang dianggap mempunyai kapabalitas yang ia harapkan; dan media menyebutnya dengan istilah “Menteri Prefesional”—untuk membedakannya dari profesional partai.
Coba sejenak kita bayangkan diri kita menjadi Megawati, seorang Ketua Umum partai pemenang Pemilu yang pada saat bersamaan kader yang diususngnya dengan gilang gemilang terpilih rakyat menjadi presiden. Tentu yang kita inginkan—dan paralel dengan apa yang diinginkan Megawati-- hanya satu: dominasi. Terlebih kondisi di parlemen yang sangat tidak kondusif dengan segala manuver politik Koalisi Merah Putih, mendominasi pemerintahan dengan “orang-orangnya” adalah suatu keniscayaan. Dan memang seperti itulah aspirasi PDIP. Tapi nyatanya Jokowi tak bisa “disetir” dan Ketum Megawati pun rupanya tak hendak memaksa.
Dari 14 jatah partai tersebut, Jokowi hanya memilih empat orang saja dari koleganya di partai: Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Yasonna H Laoly dan AAGN Puspayoga. Adapun Rini Soemarno, itu sama sekali bukan struktur partai dan lebih karena pilihan pribadi Pak Jokowi saja (silakan baca tulisan saya sebelumnya tentang Rini M Soemarno di Kabinet). Jatah empat ini sama dengan jatahnya PKB (Hanif Dhakiri, Mohamad Nasir, Imam Nahrawi, dan Marwan Jafar) yang notabene hanya mempunyai 47 kursi di DPR RI--kurang dari setengahnya perolehan kursi PDIP (109 kursi), selisih hanya 1 dari partai baru Nasdem dan selisih hanya dua dari Hanura yang hanya sanggup menyumbang 16 kursi saja.
Bagi kita sebagai awam mungkin ini hanya soal angka dan hitung-hitungan semata. Tak lebih. Tetapi bagi Ketua Umum partai, jatah yang diberikan Jokowi ini tentu muatannya jauh lebih kompleks dari sekedar angka. Jatah minim menteri ini nyaris mengancam soliditas internal PDIP. Bagaimana tidak, PDIP di tengah kemenangan dan euforia kekuasaan, setelah 10 tahun lamanya puasa kuasa, banyak sekali orang-orang ring pertama Megawati yang berkehendak ikut duduk di kabinet. Katakanlah Pramono Anung, Maruar Sirait, TB Hassanudin, Ryeke Dyah Pitaloka dan—tentu saja—Eva Sundari. Beberapa di antaranya mengumbar kekecewaannya di media. Tetapi Jokowi (dan juga Megawati) bergeming. Mereka sama sekali tak terpengaruh. Dengan penuh kedewasaan keduanya tidak saling menyandera (padahal mampu). Megawati begitu menghormati hak prerogatif Presiden. Alih-alih memaksa Jokowi--yang notabene adalah tokoh hasil orbitannya--untuk menambah jatah partai demi pengamanan kekuasaan dan menyenangkan kader terbaiknya yang lain, Megawati malah memberi instruksi pada mereka (yang tak jadi masuk kabinet) untuk bersabar dan menjalankan tugas partai yang lain: mengawal parlemen. Dan kita tahu, dialektika apapun di tubuh PDIP akan selesai setelah Megawai “ngomong”.
Jika hal ini diperbandingkan dengan “hukum boneka” seperti yang saya ulas di atas, maka sepertinya Jokowi bukanlah boneka Megawati. Tetapi tak hanya sampai di sini. Mari kita lihat fakta selanjutnya:
Kenaikan harga BBM. Keputusan pemerintah untuk (bukan menaikan harga) mengalihkan sebagian subsidi BBM tidak taken for granted oleh PDIP yang merupakan partai pengusung utama. Sebaliknya, partai menagih kejelasan terhadap Jokowi tentang pengalihan subsidi BBM ini, malah sebagaian di antaranya—sebut saja Effendi Simbolon dan F.X. Hadi Rudyatmo—menentang rencana pemerintah terkait hal ini. Bahkan mereka mengancam untuk tak lagi mendukung pemerintahan Jokowi jika harga BBM tetap naik. Walaupun tidak menggunakan fasilitas hak interpelasi (karena bagaimanapun juga penentuan harga BBM masuk pada domain kewenangan pemerintah), PDIP via mekanisme internalnya meminta penjelasan dari Jokowi dan diskursus pun terjadi sampai akhirnya jalan tengah pun diambil: mengijinkan pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan catatan harus mengompensasikannya pada program yang benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat atau goverment to citizen. Yang ingin saya katakan adalah PDIP tidak secara buta mendukung pemerintahan Jokowi; ia tetap objektif dan kritis dalam memandang dan menyikapi kebijakan yang diambil pemerintah.
Mari kembali kita perbandingkan: jika Jokowi adalah PDIP dan PDIP adalah Jokowi dalam konteks relasi “boneka”, apakah mungkin perdebatan ini terjadi?
Terakhir yang dapat saya ulas dalam tulisan ini (walau banyak sekali fakta lainnya baik secara eksplisit maupin implisit yang menunjukkan bahwa Jokowi bukanlah boneka partai; terlebih boneka Megawati) adalah sikap ketidaksukaan Megawati terhap Ibu Negara, Iriana, yang diangap terlalu sering “mengekor” suaminya dalam acara-acara lawatan Presiden. Media sempat ramai menurunkan pemberitaan yang memuat sindiran Megawati terhadap Iriana. Ini artinya jelas sekali: Megawati dan partai tidak “menabikan” Jokowi dan sebaliknya: Jokowi pun kerap membandel terhadap titah Ketumnya.
Jika durhaka diartikan dengan suatu sikap pertentangan, maka Presiden yang mulai mendurhakai Ketumnya sendiri adalah tendensi positif bagi bangsa. Presiden memang semestinya mendurhakai siapapun dan apapun; kecuali konstutusi dan prinsip-prinsip Good Governance.
