Ada salah kaprah di Indonesia terkait dengan epidemi HIV/AIDS. Sejak awal kasus HIV/AIDS terdeteksi di Indonesia (1987) selalu saja ada suara-suara dengan nada sumbang yang menyebutkan lokalisasi atau tempat pelacuran terbuka sebagai sumber HIV/AIDS.
Ketika reformasi bergulir pemerintah daerah pun banyak yang menutup lokalisasi pelacuran yang di era Orde Baru dijadikan sebagai resos yaitu tempat rehabilitasi dan resosialisasi pekerja seks komersial (PSK) dengan membekali berbagai macam keterampilan, seperti jahit-menjahit dan tara rias (salon). Bahkan, tidak sedikit daerah yang menguatkan penutupan tempat pelacuran terbuka dengan peraturan daerah (Perda).
Tutup Lokalisasi
Lalu, muncullah orasi moral yang membentuk opini publik bahwa dengan menutup pelacuran maka penyebaran HIV/AIDS pun dikendalikan. Itulah sebabnya ada judul berita salah satu media massa cetak di Bandung, Jawa Barat, yang membuat judul sesuai dengan jalan pikiran redaktur karena bertentangan dengan kutipan wawancara wartawan yang juga dimuat dalam berita tsb.
Judul berita “Kalau Saritem (tempat pelacuran terbuka di Kota ‘Kembang’Bandung-pen.) Terlambat Ditutup AIDS Akan Menyebar” sedangkan dalam tubuh berita ada kutipan dari wawancara dengan seorang dokter yang mengatakan jika Saritem ditutup maka penyebaran AIDS idak terkendali.
Salah satu tempat pelacuran yang dikenal di Indonesia, bahkan di banyak pelabuhan kapal laut di duni, yang juga disebut-sebut sebagai tempat pelacuran terbesar di Asia Tenggara adalah ‘Dolly’ di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Maka, seiring dengan euforia reformasi Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, pun dengan resmi menutup kegiatan pelacuran terbuka di ‘Dolly’. “BBC Indonesia” melaporkan (19/6-2014): Pemerintah kota Surabaya tetap menggelar deklarasi penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di tengah protes warga dan para pekerja seks komersial (PSK), pada Rabu malam (18/6-2014).
Soal tempat pelacuran Mensos Khofifah Indar Parawansa juga tak kalah keras suaranya dengan menjadikan Jatim sebagai model: "Saat ini lokalisasi terbanyak pertama adalah Jabar yakni 11 titik. Dulu Jatim terbanyak, yakni 47 titik, tapi sekarang sudah tutup semua. Dan itu patut dicontoh," kata Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, , Kamis (2/6/2016). (news.metrotvnews.com, 3/6-2016).
Dari pernyataan Mensos Kofifah itu jelas bahwa di Jatim semua tempat pelacuran terbuka sudah ditutup. Lalu, apakah insiden infeksi HIV lantas berhenti?
Itulah yang jadi masalah besar karena dalam laporan triwulanan Ditjen P2P, Kemenkes RI, tanggal 8 Februari 2017 menyebutkan dari 10 daerah yang melaporkan kasus infeksi HIV terbanyak priode Oktober-Desember 2016 adalah Provinsi Jatim pada peringkat pertama yaitu sebanyak 2.450 di atas Jawa Barat (1.864) dan Jakarta (1.617).
Triwulan pertama (Januari-Maret 2016) Jatim melaporkan 1.136 kasus HIV pada peringkat kedua di bawah Jakarta (1.164). Triwulan kedua (April-Juni 2016) Jatim melaporkan 1.523 kasus HIV pada peringkat pertama di atas Jakarta (1.391). Pada triwulan ketiga (Juli-September 2016) Jatim melaporkan 1.404 kasus HIV pada peringkat kedua dibawah Jakarta (1.847). Laporan jumlah kasus HIV priode 1987 sd. 31 Desember 2016 Jatim ada di peringkat kedua dengan 31.429 kasus di bawah Jakarta (45.355). Sedangkan kasus AIDS Jatim ada di peringkat pertama pada kurun waktu 1987 sd. 31 Desember 2016 dengan 16.911 kasus.
Berdasarkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS dari tahun 1987-31 Desember 2016 Jatim ada di uturan kedua dengan 48.340 kasus di bawah DKI Jakarta (54.003) serta di atas Papua (38.123) dan Jawa Barat (28.396).
