Penyangkalan dan mencari ‘kambing hitam’ menjadi bagian dari fenomena penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Lihat saja judul berita ini: “TNI dan Polri di Yogya Rentan Kena AIDS. Polisi dan TNI termasuk kelompok rentan yang berpotensi terkontaminasi virus HIV.” (VIVAnews.com, 31/12-2011).
Disebutkan dalam berita: “Berkembangnya virus HIV dan penyakit AIDS tidak hanya menghinggapi warga sipil, tetapi virus yang bisa merenggut nyawa manusia itu juga menyebar di kalangan TNI dan Polri.”
Pernyataan ini tidak akurat karena HIV tidak memilih-milih karena HIV hanya menular dengan cara-cara yang sangat khas, seperti hubungan seksual, di dalam dan di luar nikah, tanpa kondom dengan yang mengidap HIV/AIDS. HIV/AIDS juga tidak (pernah) merenggut nyawa manusia karena kematian pada Odha (Orang dengan HIV/AIDS) terjadi karena penyakit-penyakit yang muncul di masa AIDS *(secara statistik antara 5-15 tahun setelah tertular HIV), dikenal sebagai infeksi oportunistik seperti TBC, diare, dll.
Menurut Riswanto, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Prov DI Yogyakarta, “TNI biasanya tertular saat berhubungan dengan lawan jenis saat tugas di luar daerah yang jauh dari istri. Sementara itu, anggota kepolisian bisa terjangkit karena menolong orang yang kecelakaan.”
Memang, sejak 1993 sampai Juni 2011 tercatat tujuh anggota TNI dan Polri terdeteksi HIV/AIDS yang terdiri atas 6 HIV dan 1 AIDS. Tapi, tidak dijelaskan faktor risiko (kemungkinan cara penularan) kasus-kasus tersebut.
Berita ini mengesankan anggota Polri atau TNI yang bertugas di luar daerah dan jauh dari istri ’wajar’ melakukan perilaku berisiko tertular HIV, yaitu melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang sering berganti-ganti pasangan.
Pertanyaannya adalah: Apakah setiap laki-laki yang bertugas di luar daerah dan jauh dari istri otomatis akan berzina atau melakukan perilaku berisiko tertular HIV?
Kalau jawabannya YA, ya sudah itu hal lumrah dan tidak perlu dipersoalkan.
Tapi, ternyata jawabannya TIDAK! Maka, ada persoalan terkait dengan anggota Polisi dan TNI yang bertugas di luar daerah dan jauh dari istri. Ini terkait langsung dengan orang per orang bukan bagi semua laki-laki.
Contoh ’klasik’ yang selalu saya sampaikan pada pelatihan tentang penulisan berita HIV/AIDS adalah 11 anggota TNI yang tertular HIV ketika menjalankan tugas sebagai anggota Pasukan Perdamaian PBB di Kamboja (1996). Tapi, tentara Belanda yang juga tergabung dalam pasukan perdamaian itu tidak satu pun yang terdeteksi mengidap HIV sepulang dari Kamboja.
Ketika itu ada ’pembenaran’ yang sebenarnya hanyalah ’kambing hitam’ yaitu karena mereka jauh dari istri. Kita coba lihat perbandingan jarak antara Jakarta-Kamboja dan Amsterdam-Kamboja. Mana yang lebih jauh? Ya, tentulah Amsterdam-Kamboja karena tercatat 11.356 km. Sedangkan jarak Jakarta-Kamboja hanya 1.971 km.
Jika dilihat secara empiris tentulah ada alasan yang masuk akal mengapa ada tentara kita yang tertular HIV di sana.
Pertama, tentara kita tidak dibekali dengan informasi yang akurat tentang cara-cara penularan pencegahan HIV yang konkret.
Kedua, tentara kita tidak dibekali dengan ’pengaman’ (baca: kondom) karena dianggap dengan bekal ’moral’ tentara kita tidak akan melakukan perilaku berisiko.
Ketiga, tentara kita hanya diingatkan agar tidak melakukan perilaku berisiko dengan pekerja seks komersial (PSK) langsung yaitu PSK di lokalisasi pelacuran atau rumah bordir. Memang, ketika itu prevalensi HIV (perbandingan antara PSK yang mengidap HIV dan tidak mengidap HIV) di kalangan PSK 21-64 persen. Artinya, dari 100 PSK langsung yang mengidap HIV/AIDS antara 21-64 PSK. Dua kali saja melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK langsung, maka ada kemungkinan kontak dengan PSK yang mengidap HIV.
Keempat, ada kemungkinan tentara kita melakukan perilaku berisiko dengan PSK tidak langsung, seperti ’cewk pelayan bar’, ’ibu-ibu rumah tangga’, dll. Tapi, tentu saja ini membawa celaka karena prevalensi HIV di kalangan PSK tidak lansung juga ada yaitu 6-34 persen. Artinya, dari 100 PSK langsung yang mengidap HIV/AIDS antara 6-34 PSK.
Nah, jika dikaitkan dengan kasus HIV/AIDS pada anggota Polri dan TNI di Yogyakarta, maka ada kemungkinan mereka juga mengalami hal yang sama dengan tentara yang dikirim ke Kamboja: Mereka tidak diberikan pengetahuan tentang cara-cara penularan dan pencegahan HIV yang konkret!
Menurut Kapolda DIY, Brigadir Jenderal Tjuk Basuki, Polda DIY bekerja sama dengan dinas kesehatan dan KPA DIY sudah melakukan konseling dan penanganan pada anggota-anggota Kepolisian DIY yang terkena virus HIV dan AIDS tersebut.
Yang jadi persoalan justru anggota Polda DIY yang perilakunya berisiko tapi belum terdeteksi. Nah, yang perlu dilakukan adalah konseling kepada polisi anggota Polda DIY untuk mengetahui perilaku mereka. Bagi anggota yang terdeteksi perilakunya berisiko tinggi tertular HIV dianjurkan untuk menjalani tes HIV.
Maka, yang diperlukan adalah langkah konkret, seperti anjuran tes HIV bagi istri polisi yang hamil atau tes HIV kepada polisi yang berobat karena mengidap IMS (infeksi menular seksual), seperti sifilis atau GO. Soalnya, kalau perempuan yang menularkan sifilis atau GO kepada polisi itu mengidap HIV, maka ada kemungkinan sekaligus juga terjadi penularan HIV. ***[Syaiful W. Harahap]***
