Tidak jelas apakah yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tes sebanyak 10.000 itu untuk spesimen atau orang setiap hari? Kalau yang diminta Presiden Jokowi itu adalah jumlah orang yang jalani tes Covid-19 bukan jumlah spesimen yang dites Covid-19, maka sepanjang 1 Mei 2020 -- 27 Mei 2020 belum ada yang menyentuh angka 10.000 (Lihat Tabel).
Dalam berita disebutkan: Maka, total spesimen Covid-19 yang telah diperiksa yaitu sebanyak 278.411 spesimen. Ini benar, tapi dalam berita tidak ada informasi tentang jumlah orang yang jalani tes Covid-19 dengan metode PCR dan TCM sejak tanggal 2 Maret 2020.
Jumlah orang yang menjalani tes Covid-19 melalui spesimen swab dengan metode PCR dan TCM mulai tanggal 2 Maret 2020 sd. 27 Mei 2020 pukul 12.00 WIB mencapai 195.518 dengan hasil positif sebanyak 23.851. Ini sama dengan 12,2 persen.
Lagi pula Pasien dalam Pengawasan (PDP) berkali-kali tes spesimen swab dengan metode PCR untuk memastikan virus sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Itu artinya satu orang bisa beberapa kali diambil spesimennya untuk tes Covid-19.
Jika dihitung secara proporsional jumlah warga yang jalani tes Covid-19 dengan 1 juta populasi dengan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2020 sebanyak 271.066.000, maka angka proporsinya adalah 721. Angka ini dalam tiga digit yang hanya ada di negara-negara miskin di Afrika dan Amerika Latin.
Kepatuhan Warga Terhadap Aturan PSBB Sangat Rendah
Di kawasan ASEAN proporsi tes per 1 juta populasi (urutan berdasarkan jumlah kasus positif Covid-19) adalah: Singapura 57.252, Indonesia 721, Filipina 2.809, Malaysia 16.085, Thailand 5.380, Vietnam 2.828, Myanmar 374, Brunei 42.666, Kamboja 1.102 dan Laos 806 ( worldometers.info/coronavirus).
Tingkat kepatuhan warga Indonesia terhadap protokol kesehatan WHO, seperti selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dll. sangat rendah. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN tingkat kepatuhan warga Indonesia terhadap protokol kesehatan WHO yang paling rendah.
Bahkan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah juga tidak sepenuhnya dipatuhi warga. Buktinya, tiap hari ada warga yang melawan aturan PSBB. Bahkan, pemerintah sendiri memberikan izin untuk angkutan umum darat, KA, laut dan udara dengan berbagai alasan sebagai pembenaran. Padahal, hal ini sama saja melonggarkan PSBB.
