Setelah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyebutkan bahwa posisi ketua umum partai berlambang kepala banteng itu sudah ditetapkan yaitu tetap Megawati Soekarnoputri, pertemuan antara Megawati dan Prabowo pun menutup pintu dukungan bagi 'the next Jokowi' pada Pilpres 2014.
Ketika jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir partai yang mengusungnya, yaitu Partai Demokrat, memilih SBY sebagai ketua umum. Ini merupakan langkah agar visi partai tetap jalan dengan hasil akhir kepemimpinan nasional. Walaupun kemudian meleset itu urusan lain karena langkah partai untuk menuju tampuk pimpinan dipegang oleh SBY.
Jika dianalogikan dengan Preiden Joko Widodo (Jokowi), maka amatlah layak PDI-P merelakan tampuk pimpinan partai itu ke Jokowi sebagai bagian dari upaya untuk mengusung sosok sebagai 'the next Jokowi' yang melanjutkan program pro-rakyat dan Indonesia sentris.
[Baca juga: Pilpres 2024, Mencari Sosok "The Next Jokowi"]
Celakanya, seperti dikatakan oleh politisi PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, dia memastikan bahwa Kongres V PDI Perjuangan (8-11 Agustus 2019) akan mengukuh kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum (tribunnews.com, 6/7-2019). Itu artinya kans Jokowi untuk memimpin partai itu pupus sudah sehingga dia tidak lagi punya 'perahu' untuk mengusung sosok yang akan meneruskan pola kepemimpinnya sebagai 'the next Jokowi'.
Memang, inti pertemuan Megawati dan Prabowo hanya mereka berdua yang mengetahuinya dengan pasti. Tapi, bisa jadi ada deal untuk Pilpres 2024 karena koalisi PDI-P dan Gerindra sudah lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu 20 persen suara di parlemen. Jokowi sendiri tidak ikut karena ada kegiatan kenegaraan yaitu pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan di Istana Kepresidenan Bogor (kompas.com, 24/7-2019).
Pertemuan Megawati-Prabowo juga diperkirakan akan 'menekan' Jokowi dalam menentukan jatah menteri jika Gerindra bergabung dengan koaliasi Jokowi di kabinet. Jika Gerindra bergabung, maka suara koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemeng jadi kekutan mutlak yaitu 73,27 persen.
Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umu (KPU) pemilu legislatif (Pileg) 2019 menunjukkan PDI-P memperoleh 27.053.961 suara atau 19,33 persen di peringkat pertama yang disusul Gerindra di peringkat kedua dengan peroleh suara 17.594.839 atau 12,57 persen (tribunnews.com, 21/5-2019).
Maka, amatlah masuk akal kalau PDI-P dan Gerindra menggalang koalisi di Pilpres 2024. Misalnya, mengusung pasangan Prabowo-Puan Maharani. Ini sangat realistis dengan tingkat harapan yang tinggi untuk menang.
Pendukung Jokowi, seperti relawan, tidak punya pilihan selain mendukung PDI-P jika tidak ada parpol yang mempunyai visi dan misi untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi yang merakyat.
Agaknya, parpol-parpol yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 akan balik-badan mendukung koalisi yang kuat karena jaminan menang yang lebih besar jika dibandingkan dengan dukungan untuk sosok 'the next Jokowi'.
Mumpung masih jauh, bisa saja komunitas-komunitas relawan (Jokowi) bergabung dan menguatkan dukungan dengan menjadikan diri sebagai parpol. Dengan parpol yang mengusung sosok 'the next Jokowi' bisa jadi pemilih Jokowi di parpol koalisi Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 berbalik arah kembali mendukung parpol pengusung 'the next Jokowi'. *
