Mohon tunggu...
Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Mohon Tunggu... Administrasi - Peminat masalah sosial kemasyarakatan dan pemerhati berita HIV/AIDS

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Pilpres 2024, Mencari Sosok "The Next Jokowi"

2 Juli 2019   19:46 Diperbarui: 21 Juni 2021   06:23 912 2 2
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Pilpres 2024, Mencari Sosok "The Next Jokowi"
Ilustrasi: Presiden Joko Widodo menyempatkan diri berbincang-bincang dengan petani dalam perjalanannya ke lokasi longsor Banjarnegara, Jawa Tengah (12.2014) (Sumber: jpnn.com/twitter)

Disclaimer: Artikel ini murni ditulis dengan perspektif jurnalistik berdasarkan realitas media.

Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan Pasangan Capres/Cawapers 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (27/6-2019), maka Pasangan Capres/Capwapers 01 Joko Widodo/Ma'ruf Amin ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan presiden dan wakil presiden (30/6-2019).

Selanjutnya semua mata tertuju ke Pilpres Tahun 2024 karena saat itu akan terjadi pertarungan yang sangat sengit. Seperti dilaporkan oleh kompas.com (2/7-2019) tentang 15 nama yang potensial sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2014 berdasarkan rilis Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA nama-nama tsb. berasal dari berbagai kalangan.

Yang jadi teka-teki besar bukan soal yang potensial sebagai Capres 2024, tapi adakah nama yang kelak muncul sebagai 'the next Jokowi'?

Dari 15 nama yang dirilis LSI (lihat tabel), tampaknya tidak ada yang bisa diandalkan sebagai 'the next Jokowi' karena gerak dan langkah mereka tidak seperti irama pasangan Jokowi/JK. Seperti Anies, misalnya, sudah terbukti tidak bisa sejalan dengan Jokowi ketika dia menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) dalam Kabinet Kerja. Sedangkan dua gubernur lain, yaitu Ganjar dan Khofifah juga tidak menunjukkan kinerja yang seirama dengan Jokowi, seperti kedekataan dengan rakyat.

Dok Pribadi
Dok Pribadi
Kerja keras Jokowi/Jk selama lima tahun kepemimpinan mereka sesuai dengan amanan UU berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5,02 persen (2014) ke 5,07 persen (2019). Sedangkan persentase penduduk miskin turun dari 11,25 persen di tahun 2014 ke 9,82 persen di tahun 2019 (perkotaan) dan dari 10,96 persen di tahun 2014 ke 9,66 persen di tahun 2019 (pedesaan) (Harian "Kompas", 2/7-2019).

Salah satu aspek pembangunan yang digenjot Jokowi/JK dengan dukungan penuh dari Kementerian PUPR adalah pembangunan waduk/bendungan dan jalan tol. Sampai tahun 2019 sudah dibangun 278 km jalan tol di lintas Pulau Sumatera dan 962 km di Trans Jawa (Harian "Kompas", 2/7-2019). Panjang ruas tol Trans Jawa ini hampir menyamai jalan pos Daendels Anyer-Panarukan sepanjang 1.000 km.

Jalan tol di Sumatera dan Jawa ini meningkatkan akses transportasi terutama pada liburan mudik Lebaran dan akhir tahun. Kisah-kisah pilu dan sedih pada arus mudik Lebaran tinggal kenangan (pahit) karena jalan tol Jokowi/JK meniadakan kemacetan yang sebelumnya selalu berujung pada 'horor'.

Sarana transportasi umum massal juga jadi perhatian Jokowi/JK, yaitu pembangunan kereta api bahwa tanah (mass rapid transit/MRT) di Jakarta pada jalur Bundaran HI -- Lebak Bulus. Ada pula LRT (light rail transit atau kereta ringan yang melayang) dari Cibubur ke Dukung Atas. Keduanya di Jakarta. Di Palembang, Sumsel, juga sudah bibangun LRT yang menghubungkan kota dengan pusat kegiatan olahraga Jakabaring.

Program pendidikan melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga jadi andalan program di sektor sosial ekonomi Jokowi/JK. Sesuai janji Jokowi kalau terpilih lagi akan meningkatkan KIP tidak hanya bagi muris SD/Madrasah-SMP/Tsanawiyah-SMA/SMK/Aliyah, tapi juga bagi mahasiswa berupa bea siswa. Maka, anak-anak dari keluarga tidak mampu mimpi kuliah jadi kenyataan.

Pembangunan di sektor infrastruktur, sosial dan ekonomi pun berimbas pada indeks pembanguan manusia (IPM) yang menunjukkan tingkat kualitas kehidupan rakyat. Dari 68,90 di tahun 2014 meningkat ke angka 71,39 di tahun 2019 (Harian "Kompas", 2/7-2019).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...
Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan