Mohon tunggu...
Syaiful W. HARAHAP
Syaiful W. HARAHAP Mohon Tunggu... Peminat masalah sosial kemasyarakatan dan pemerhati berita HIV/AIDS

Aktivis LSM (media watch), peminat masalah sosial kemasyarakatan, dan pemerhati (berita) HIV/AIDS

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Ironis, Tren Toleransi Publik terhadap Suap Meningkat

11 Desember 2018   13:26 Diperbarui: 11 Desember 2018   15:57 0 2 2 Mohon Tunggu...
Ironis, Tren Toleransi Publik terhadap Suap Meningkat
Ilustrasi (Sumber: globalreporting.net)

*Cegah suap, gratifikasi dan korupsi segera dibuat UU PembuktianTerbalik

Berbagai cerita terkait dengan suap, sogok, gratifikasi dan korupsi membuktikan suap dan korupsi tidak masalah bagi setengah orang di negeri ini. Puluhan pertemanan saya hapus dari Facebook karena mereka toleran dengan koruptor.

Lihat saja posting-an ketika kampanye Pilkada DKI tahun 2017 ini: Biar koruptor asalkan seiman. Ini salah satu bukti bahwa toleransi terhadap korupsi sangat tinggi.

Dada saya sering nyesak ketika mendengar pembicaraan dalam berbagai kesempatan tentang pemberian hadiah, oleh-oleh dan uang. Bahkan, biar pun ybs. tidak ada ada saja yang bercerita bahwa di Anu kalau tugas ke luar kota dari instansinya ketika hendak pulang diberikan oleh-oleh dan amplop.

Mereka bercerita tentang oleh-oleh dan amplop tanpa beban. Bahkan, dalam pandangan saya mereka sedikit bangga menceritakan ada kerabat yang menerima amplop ketika tugas ke daerah. Padahal, jelas ybs. ditugaskan instansi untuk suatu urusan sehingga semua keperluan sudah disiapkan instansi asal ybs.

Maka, amatlah masuk akal hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui "Survei Nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia" yang menunjukkan tren toleransi publik terhadap praktik suap dan gratifikasi naik dibandingkan data tahun 2017 (kompas.com, 10/12-2018).

Seorang pegawai sebuah instansi dihardik atasannya karena tidak bisa memenuhi permintaan kepala instansinya yaitu sejumlah uang untuk keperluan hari besar keagamaan. "Lapor, Pak, saya tidak tahu cari uang sebanyak itu." Jawaban yang diterima bawahan ini di luar perkiraannya, "Goblok." Akibatnya, bawahan tadi sulit naik jenjang kepegawaian. Yang membanggakan bawahan tadi istrinya justru mendukung sikapnya.

"Pilima nadia giotmu. Anak Si Baginda doho 'kan." (Pilih saja yang kau mau. Kau anak Pak Baginda, kan) Inilah yang selalu dikatakan pemilik toko di Kota "Kota Salak" Padangsidimpuan, kira-kira 450 km arah barat daya Kota Medan, kalau saya mencari sesuatu. Ketika itu saya duduk di SMP di pertengahan tahun 1960-an.

Saya malah bingung karena diberikan pulpen Parker yang mahal. Memang, di kantong sudah ada uang diberikan alm. Dainang (Ibunda) untuk membeli pulpen tapi tidak merek Parker. Ketika alm Damang (Ayah) mengetahui saya menerima pulpen Parker dari toko, maaf, Tionghoa, di kota (di sana disebut pasar) dia pun marah dan minta saya mengembalikan pulpen tsb.

Hampir semua toko warga Tionghoa selalu berkata seperti itu kalau saya mencari sesuatu. Saya bingung, ada apa gerangan?

Belakangan saya dapat jawaban. Rupanya, ketika mereka mengurus kewarganegaraan di kantor pengadilan mereka tidak pernah diminta uang. Ini saya ketahui dari pegawai di kantor itu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2