Debat Paslon Cagub/Cawagub Sumut, Abaikan "Brain Drain" dan Nasib Petani

Seorang teman mengajak saya menonton "Debat Publik Paslon Cagub/Cawagub Sumut 2" di MetroTV, 12/5-2018, pkl 20.00. "Lihatlah, Bang, pusing awak mengikutinya," kata teman itu.

Benar saja. Kalaulah dua pasangan calon (Paslon) itu mengamat fenomena yang ada di Sumatera Utara (Sumut) dengan membawanya ke realitas sosial di social settings tentulah perdebatan akan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah yang ada di Sumut.

Tapi, debat hanya sebatas 'balas pantun' yang tidak menyentuh akar persoalan ril di Sumut.

Sejak zaman doeloe persoalan besar di Sumut adalah brain drain (penduduk yang pintar menyeberang ke Pulau Jawa dan daerah lain bahkan ke luar negeri). Tentu saja brain drain  berdampak buruk terhadap pembangunan dalam berbagai sektor di Sumut.

Warga Sumut jadi pejabat di berbagai daerah. Jadi bupati di Sulsel, bupati di Papua, wakil gubernur di Papua, pejabat di berbagai daerah, dosen dan guru di mana-mana, dst. Tidak ada pembicaraan tentang brain drain, padahal ini adalah isu yang sudah lama berkembang di Sumut tapi sampai sekarang tidak ada langka konkret untuk mengatasinya.

Maka, ketika ada isu pendidikan diangkat yang dipersoalkan hanya sebatas partisipasi pendidikan. Paslon No 2 (Djarot Saiful Hidayat/Sihar Sitorus) meningkatkan partisipasi pendidikan dengan "Kartu Sumut Pintar". Sedangkan Paslon No 1 (Edi Rahmayadi/Musa Rajeckshah) menambah ruang kelas.

Tidak jelas apa akar persoalan yang menyebabkan tingkat partisipasi pendidikan di Sumut rendah dan perlu juga petanya sehingga langkah untuk mengatasinya konkret karena tidak bisa disamaratakan pada semua kabupaten dan kota.

Tapi, ada yang luput dari isu pendidikan yaitu kualitas lulusan SMA. Sampai tahun 1970-an lulusan SMA dari Sumut bisa menembus perguruan tinggi ternama di P Jawa, tapi sejak tahun 1980-an mulai merosot.

Disebutkan ada enam panelis dari perguruan tinggi dengan kualifikasi S3, tapi pertanyaan yang diajukan ke Paslon tidak menyentuh akar persoalan yang ada di Sumut. Terkesan hanya fenomena yang ada di permukaan yang diperdebatkan sedangkan aspek-aspek kehidupan yang ril luput dari perhatian.

Seperti isu pertanian. Tidak ada pertanyaan yang menyasar langkah konkret untuk meningkatkan hasil bumi, seperti kelapa, kopi, kulit manis, kemenyan, dll. yang dulu jadi andalan Sumut. Maka, sektor pertanian tanaman keras rakyat tidak jadi isu yang bisa meningkatkan perekonomian Sumut.

Perkebunan negara dan swasta mengandalkan kepala sawit dengan mengabaikan tanaman keras yang dahulu sumber kemakmuran Sumut. Celakanya, lahan sawit mengambil lahan hutan, pertanian dan perkebunan rakyat serta merampas hamparan rumput penggembalaan ternak.

Begitu juga dengan tanaman pangan Paslon hanya berbicara di awang-awang, seperti persoalan bibit dan pupuk. Padahal, masalah utama di sektor ini adalah harga yang tidak lagi bisa dijadikan patokan nilai tukar. Harga gabah tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok lain, seperti garam, gula, dll.

Kalau saja isu ini tema sentral, maka yang perlu dikembangkan adalah revitalisasi KUD (Koperasi Unit Desa) yaitu dengan dana APBD membuat perjanjian dengan petani tentang harga gabah sebelum musim tanam. Artinya, ketika panen harga gabah sesuai dengan perjanjikan biar pun harga pasar naik atau turun.

Isu soal ketimpangan antara wilayah Timur, Tengah dan Barat pun hanya sebatas fenomena yang tidak jelas apa yang timpang. Paslon No 2 langsung saja menyebut-nyebut Nias. Padahal, semua daerah di Sumut (kabupaten dan kota) timpang satu sama lain dalam sektor-sektor tertentu.

Mengapa PT Pelni menghentikan pelayaran reguler Jakarta-Bengkulu-Padang-Sibolga? Sayang ini tidak jadi isu debat. Padahal, ini erat kaitanya dengan ketimpangan daerah yaitu mengurani pendapatan asli daerah (PAD) khususnya Kota Sibolga.

Mengapa hasil bumi dll. yang akan diekspor dari wilayah Sumut bagian selatan, seperti dari Tapanuli Selatan, Madina, dll. harus dibawa ke Pelabuhan Belawan yang jaraknya lebih jauh daripada ke Pelabuhan Sibolga?

Sayang, pertanyaan di atas juga tidak jadi perhatian panelis. Padalah, kondisi itu jelas berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

Yang menggelikan adalah jawaban tentang cara mengatasi "stunting" yaitu kondisi bayi sampai usia dua tahun yang tidak baik, al. tubuh pendek, karena kekurangan gizi sejak di kandungan sampai umur dua tahun. Pertanyaan Paslon No 2 ini berdasarkan data bahwa di Sumut tingkat stuntin mencapai 16,5 persen. Paslon No 1 mengatakan akan menyediakan ambulans.

Padahal, penanggulangannya adalah pemberian gizi seimbang pada 1.000 hari pertama kehidupan manusia yaitu sejak pembuahan sampai umur dua tahun (Baca juga: Kecukupan Nutrisi pada "1.000 Hari Pertama Kehidupan" Cegah Stunting dan Hari AIDS Sedunia: Kelahiran Jutaan Bayi di Indonesia Dihantui AIDS dan "Stunting").

Selain itu debat pun mengabaikan berbagai penyakit yang mendera warga Sumut. Laporan Ditjen P2P, Kemenkes RI tanggal 24 Mei 2917 menyebutkan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS di Sumut sampai 31 Maret 2017 sebanyak 17.333 yang terdiri atas 13.454 HIV dan 3.879 AIDS. Jumlah ini menempatkan Sumut pada peringkat 7 secara nasional.

Penyakit-penyakit tidak menular yang jadi 10 besar penyebab kematian di Sumut juga tidak muncul dalam debat. Padahal, stunting, HIV/AIDS dan 10 penyakit penyebab kematian itu akan jadi beban yang menguras anggaran. Pada gilirannya juga akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM)

 Maka, Sunut pun akan mengalami persoalan besar di sektor SDM karena brain drain, "stunting", HIV/AIDS dan 10 penyakit penyebab kematian. *