Dalam berita pihak Dinas Kesehatan Kab Kudus mengatakan: ada tiga rencana tindakan pengendalian HIV-AIDS. Pertama menurunkan hingga mengeliminasi infeksi HIV baru, kedua menurunkan hingga mengeliminasi kematian terkait HIV-AIDS, dan ketiga menurunkan stigma dan diskrimansi orang hidup dengan HIV- AIDS (odha).
Rencana pertama yaitu ‘menurunkan hingga mengeliminasi infeksi HIV baru’ adalah mustahil dijalankan di Kab Kudus jika PSK tidak dilokalisir dan tidak ada intervensi ‘program wajib kondom’ bagi laki-laki ‘hidung belang’ yang ngeseks dengan populasi kunci. Rencana ini hanya utopia bagaikan punguk rindukan bulan.
Rencana kedua yaitu ‘menurunkan hingga mengeliminasi kematian terkait HIV-AIDS’ juga hanya angan-angan karena tidak ada program yang konkret untuk mendeteksi warga yang sudah mengidap HIV/AIDS. Selama ini kasus HIV/AIDS banyak terdeteksi pada pasien di rumah sakit dan pada perempuan hamil. Itu artinya Dinkes hanya menunggu, pada saat yang sama penyebaran HIV di masyarakat terus terjadi.
Rencana ketiga yaitu ‘menurunkan stigma dan diskrimansi orang hidup dengan HIV- AIDS (odha)’ ini juga hanya ‘pepesan kosong’ karena fakta menunjukkan stigma dan diskriminasi justru terjadi di sarana kesehatan. Peraturan daerah (Perda) penanggulangan HIV/AIDS juga mendorong mesyarakat melakukan stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang yang ketahuan mengidap HIV/AIDS.
Maka, jika Pemkab Kudus tidak menjalankan program penanggulan di hulu, al. terhadap laki-laki ‘hidung belang’ itu artinya insiden infeksi HIV baru terus terjadi. Dalam gambar intervensi adalah terhadap laki-laki yang ngeseks dengan populasi kunci agar tidak menularkan dan agar tidak tertular.
 Jika program tsb. tidak dijalankan, maka yang terjadi adalah penyebaran HIV/AIDS di masyarakat terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Kondisi ini kelak akan bermuara pada ‘ledakan AIDS’. *** [AIDS Watch Indonesia] ***
