"Kami kaget dengan data yang diperoleh, karena justru ibu rumah tangga angka cukup tinggi." Ini pernyataan Sekretaris KPA DKI Jakarta, Rohana Manggala, terkait dengan temuan 324 ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS di DKI Jakarta (Kenapa 324 Ibu di DKI Terjangkit HIV/AIDS. Padahal ibu rumah tangga bukan merupakan fokus utama pengawasan,VIVAnews, 19/7-2012).
Kalau ada program survailans runtin tes HIV terhadap perempuan hamil tentulah Rahana akan lebih kaget lagi karena angka 324 hanyalah sebagian kecil dari kasus HIV/AIDS pada ibu rumah tangga di Jakarta. Jumlah perempuan, dalam hal ini ibu rumah tangga, yang tertular HIV berbanding lurus dengan jumlah laki-laki yang melacur tanpa kondom dengan pekerja seks komersial (PSK) langsung dan PSK tidak langsung, waria, serta kawin-cerai.
Seperti diketahui penyebaran HIV/AIDS erat kaitannya dengan fenomena gunung es. Kasus yang terdeteksi (324) merupakan bagian kecil dari kasus yang ada pada ibu-ibu rumah tangga yang digambarkan sebagai puncak gunung es yang menyembul ke atas permukaan air laut, sedangkan kasus HIV/AIDS pada ibu rumah tangga yang tidak terdeteksi di masyarakat digambarkan sebagai bongkahan gunung es yang ada di bawah permukaan air laut (Lihat gambar).
Jumlah ibu rumah tangga yang tertular HIV di Jakarta, dan daerah lain, tidak terungkap semua karena ada dark number yaitu kasus yang tidak terdeteksi. Angka-angka kian banyak tersembunyi karena di Jakarta tidak ada langkah konkret untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil secara sistematis.
Soalnya, ibu rumah tangga yang (akan) terdeteksi HIV/AIDS jika mereka memeriksakan kehamilan ke pusat-pusat layanan kesehatan pemerintah. Kalau ibu-ibu rumah tangga dilayani oleh dokter pribadi dan fasilitas kesehatan swasta tentulah lolos dari pendeteksian HIV/AIDS.
Di bagian lain dalam berita disebutkan: “Fakta (kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada 324 ibu rumah tangga-pen.) ini sangat mengejutkan, karena ibu rumah tangga bukan merupakan fokus utama pengawasan yang dilakukan KPA DKI Jakarta.”
Pernyataan ini membuka ‘aib’ karena yang diawasi oleh KPA DKI Jakarta, laki-laki pembeli seks, selama ini ternyata tertular HIV dan menularkannya pula kepada pasangannya.
Disebutkan pula, Rohana prihatin karena ibu rumah tangga yang terinfeksi ini biasanya tertular dari suami yang melakukan hubungan seks dengan wanita lain.
Nah, apa langkah konkret yang dilakukan oleh KPA Prov DKI Jakarta untuk mencegah penularan HIV dari suami ke istri?
Atau, apa langkah konkret yang dilakukan oleh KPA Prov DKI Jakarta untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK di lokalisasi pelacuran?
Tentu saja KPA Jakarta berkelit: Di Jakarta tidak ada lokalisasi pelacuran.
Mau bilang apa lagi?
Karena laki-laki Jakarta tidak melacur di lokalisasi pelacuran sehingga tidak ada program yang konkret untuk mencegah penularan HIV dari laki-laki ke PSK dan sebaliknya. Maka, amatlah wajar kalau kemudian terjadi penularan HIV kepada ibu-ibu rumah tangga.
Disebutkan lagi: Para ibu rumah tangga yang tertular HIV/AIDS ini perlu mendapatkan perhatian khusus.
Pertanyaannya: Apa langkah KPA Jakarta yang sistematis untuk mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan (hamil)?
Lagi-lagi jawabannya tidak ada.
Maka, tinggal menunggu kalau-kalau ada ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS karena berobat atau ketika hendak persalinan.
Satu hal yang perlu diingat adalah penanganan ibu rumah tangga yang terdeteksi mengidap HIV merupakan langkah di hilir. Artinya, KPA Jakarta menunggu ibu-ibu rumah tangga tertular HIV dari suaminya dulu (di hulu) baru ditangani.
Yang diperlukan adalah langkah konkret agar suami-suami tidak tertular HIV sehingga mereka tidak menularkan HIV kepada istrinya.
Disebutkan pual: “Selain itu, ia (Rohana-pen.) mengimbau kepada para suami agar menjaga kesetiaan kepada pasangannya. Agar kasus HIV/AIDS ibu rumah tangga bisa menurun.
Beristri lebih dari satu bukan bagian dari ketidaksetiaan, tapi merupakan perilaku berisiko jika ada di antara istrinya yang sudah pernah menikah. Kawin-cerai pun bukan tidak setia, karena dalam kurun waktu tertentu sebelum bercerai mereka saling setia.
Disebutkan: "Untuk kelompok-kelompok pengguna wanita pekerja seksual sulit untuk ditemui. Sehingga untuk pencegahannya juga agak susah, harus ada kesetiaan dari para suami."
Ini membuktikan KPA Jakarta menafikan praktek pelacuran dalam berbagai bentuk yang ada di berbagai tempat di Jakarta hanya karena tidak ada lokalisasi pelacuran.
Jika Pemprov Jakarta, dalam hal ini KPA Jakarta, tetap berpegang teguh pada pendirian mereka bahwa di Jakarta tidak ada pelacuran, maka jumlah istri yang tertular HIV akan terus bertambah karena tidak ada cara yang dilakukan untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK.
Program Officer Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DKI Jakarta, Santi Sardy, menyarankan para suami harus diintervensi terkait dengan banyaknya ibu rumah tangga yang terkena HIV/AIDS.
Pertanyaannya: Apa bentuk konkret intervensi yang akan dilakukan PKBI terhadap suami? Bagaimana PKBI bisa mengetahui suami yang akan diintervensi?
Celakanya, Perda AIDS Jakarta sama sekali tidak memberikan langkah yang konkret untuk menanggulangi (penyebaran) HIV/AIDS di Jakarta (Lihat: http://edukasi.kompasiana.com/2010/11/28/menakar-keampuhan-perda-aids-jakarta/).
Selama pelacuran tidak dilokalisir, maka selama itu pula program penanggulangan HIV/AIDS melalui hubungan seksual berisiko tidak akan pernah terjangkau. Maka, insiden penularan HIV pun akan terus terjadi. ***[Syaiful W. Harahap]***