Pada tanggal 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto berdiri di podium Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, suara lantang menggema di ruang sidang yang dihuni 193 negara. Kata-katanya penuh keyakinan tentang perdamaian dunia, keadilan global, dan keberanian menantang ketidakadilan internasional. Dunia mendengar, menaruh hormat, dan mencatat Indonesia kembali ke panggung utama setelah sepuluh tahun absen. Dari New York, Indonesia tampak perkasa dan tak gentar.
Namun, di seberang lautan, Pulau Buton hanya bisa menatap dari kejauhan. Aspal alam yang menyimpan potensi ratusan juta ton tetap dibiarkan tertidur panjang. Janji swasembada aspal 2030 masih menjadi dokumen, bukan kenyataan. Kontras ini menyayat hati: suara keras di PBB, tetapi senyap di tanah sendiri.
Di podium PBB, Prabowo berbicara tentang kedaulatan ekonomi. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh tunduk pada kekuatan besar dunia. Kalimat-kalimat itu mendapat tepuk tangan meriah. Tetapi apakah kedaulatan itu juga berlaku untuk aspal Buton?
Sebelum menjadi presiden, Prabowo dikenal vokal melawan mafia impor. Ia menyebut akan menumpas mafia pangan, dan energi. Publik menaruh harapan pada nyali besar yang digembar-gemborkan. Kini, setahun memimpin, publik masih menunggu bukti.
Pidato di PBB memikat dunia dengan janji kerja sama global dan ketegasan menolak ketidakadilan. Tetapi mafia impor aspal, yang kabarnya merugikan miliaran devisa, tetap seperti bayangan tidak tersentuh. Apakah musuh yang jauh lebih menakutkan daripada musuh yang dekat? Pertanyaan itu menggantung di langit Buton.
Aspal Buton adalah simbol kedaulatan nyata: produksi dalam negeri untuk membangun jalan sendiri. Namun pemerintah masih mengimpor aspal minyak dari negara lain. Padahal di PBB, Prabowo menegaskan pentingnya berdiri di atas kaki sendiri. Ironi ini kian mencolok.
Setiap ton aspal impor adalah kebocoran kedaulatan. Buton memiliki "karpet hitam" yang siap digelar bagi industri hilirisasi. Investor menunggu lampu hijau. Tetapi keberanian di forum dunia tidak kunjung diterjemahkan ke tindakan domestik.
Di PBB, Prabowo menuntut reformasi tata kelola global agar lebih adil. Ia mengajak dunia melawan hegemoni. Tetapi di rumah, rakyat Buton menunggu reformasi tata kelola nasional yang tak kunjung tiba. Apakah keadilan global lebih penting daripada keadilan lokal?
Pidato itu menyinggung krisis Gaza, perang Ukraina, dan ketidaksetaraan global. Dunia mendengar pesan moralnya. Namun di Buton, isu yang lebih sederhana, mengolah kekayaan alam sendiri, tidak pernah menjadi prioritas nyata. Apakah itu tidak cukup heroik untuk panggung internasional?
Pak  Prabowo mengutip Piagam PBB tentang kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri. Kata-kata itu menyalakan semangat delegasi negara berkembang. Tetapi bukankah rakyat Buton juga punya hak menentukan nasib aspalnya? Mengapa hak itu dibiarkan terkatung-katung?
