PT Pertamina (Persero) memproduksi aspal dari kilang minyaknya di Cilacap sebesar 300 -- 400 ribu ton per tahun. Sedangkan kebutuhan aspal Nasional adalah sebesar 1,3 -1,5 juta ton per tahun. Dengan demikian Pertamina hanya mampu menyediakan aspal untuk kebutuhan domestik sebesar 20 - 30 % saja. Dan 70 - 80 % selebihnya masih harus diimpor dari Singapura.
Harga aspal sangat bergantung dari fluktuasi harga minyak bumi dunia, karena aspal yang digunakan adalah aspal yang berasal dari residu hasil pengilangan minyak bumi. Di samping itu, harga aspal minyak impor juga sangat bergantung dari kurs Rupiah terhadap US Dollar yang sekarang ini hampir mencapai Rp. 14,000 per US Dollar. Dengan demikian harga aspal minyak impor sangat besar ketergantungannya dari kedua variabel tersebut, dimana kedua faktor tersebut adalah sama sekali di luar kendali Pemerintah.
Dengan asumsi Indonesia mengimpor 1 juta ton aspal minyak per tahun dengan harga US $ 455 per ton (The Maryland Asphalt Association Inc.), maka per tahun Indonesia mengimpor aspal minyak senilai US$ 455 juta. Dengan asumsi sekarang kurs Rupiah per US Dollar adalah Rp. 14,000, maka per tahun Indonesia mengimpor aspal minyak senilai Rp. 6,37 Triliun. Ini adalah jumlah devisa yang harus Indonesia keluarkan untuk mengimpor aspal minyak dari Singapura. Jumlah devisa yang dikeluarkan ini bisa turun dan juga bisa naik bergantung dari fluktuasi harga minyak bumi dunia, dan juga bergantung dari nilai kurs Rupiah terhadap US Dollar. Tetapi yang pasti kalau harga minyak bumi naik dan kurs Rupiah terhadap US Dollar juga naik secara bersamaan, maka devisa yang harus Indonesia keluarkan akan menjadi berlipat ganda. Dan apabila hal ini benar-benar terjadi, maka menurut istilah Zaman Now adalah: "Sudah jatuh tertimpa tangga pula". Sungguh kasihan sekali Indonesiaku.
Mengutip berita di Media pada tanggal 24 Oktober 2017, Anggota DPR Komisi VI, Bapak Abdul Wachid mempertanyakan: "Pemerintah ini aneh, mengapa proyek infrastruktur jalan tol, jalan negara pakai aspal impor ? Padahal kita punya aspal Buton yang kualitasnya lebih bagus. Kok, tidak digunakan ? Malah impor aspal yang bisa menguras devisa kita". Sampai sekarang Pemerintah masih belum menjawab pertanyaan ini.
Dan mengutip berita di Media pada tanggal 24 Oktober 2017, dalam acara "Rembuk Nasional 2017", Bapak Andang Bachtiar sebagai Ketua Bidang Rembuk Pertambangan dan Energi merekomendasikan kepada Pemerintah, antara lain "Pemerintah harus konsisten mengimplementasikan hilirisasi mineral". Selain itu, direkomendasikan juga supaya Bapak Presiden Joko Widodo lebih meningkatkan perhatiannya kepada sektor pertambangan, seperti Bapak Presiden Joko Widodo memperhatikan proyek-proyek infrastruktur.
Apabila kita kaitkan antara pertanyaan dari Bapak Abdul Wachid dengan rekomendasi dari Bapak Andang Bachtiar di atas, maka benang merahnya adalah Pemerintah harus mengimplementasikan hilirisasi aspal Buton. Dan apakah Pemerintah mau atau tidak mengimplementasikan hilirisasi aspal Buton, tentunya sangat bergantung dari kemauan politik Pemerintah sendiri untuk berkomitmen menggantikan aspal minyak impor dengan aspal alam Buton.
Dengan adanya trend kenaikan harga minyak bumi dunia dan kenaikan kurs Rupiah terhadap US Dollar secara bersamaan pada saat ini, mudah-mudahan tulisan ini dapat menjadi "alarm" bagi Pemerintah untuk mulai melirik kembali terhadap potensi yang sangat luar biasa besarnya dari aspal Buton untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan. Mungkin paradigma baru yang harus Pemerintah tanamkan adalah "Mengapa Indonesia harus impor aspal dari pulau Singapura, kalau Indonesia bisa ekspor aspal dari pulau Buton ?". Benar, selama ini Indonesia sudah mengekspor aspal Buton ke Tiongkok, tetapi masih dalam bentuk bahan mentah. Sekarang sudah ada "Teknologi Ekstraksi" yang mampu memproduksi aspal Buton ekstraksi dengan harga yang bersaing dengan harga aspal minyak impor. Disamping itu kualitas aspal Buton ekstraksi juga lebih bagus dari aspal minyak impor. Mengingat deposit aspal Buton yang jumlahnya sangat melimpah, maka bukannya tidak mungkin kalau pada suatu saat nanti aspal Buton ekstraksi akan dapat diekspor.
Selama ini kita selalu ingin segala sesuatunya serba instan. Kita ingin mencapai suatu tujuan dengan cepat melalui jalan pintas. Padahal segala sesuatunya itu harus ada "proses" terlebih dahulu untuk bisa memperoleh hasil yang baik. Tidak ada "keajaiban", kecuali kita sendiri yang menciptakan "keajaiban" itu. Sudah hampir 1 abad lamanya aspal Buton menjadi "penonton" di Negeri sendiri menyaksikan betapa maraknya pembangunan infrastruktur jalan-jalan yang menggunakan aspal minyak impor di seluruh Indonesia. Impor aspal adalah jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan aspal di dalam negeri. Tetapi sampai kapan Indonesia harus mengimpor aspal? Dan sampai kapan aspal Buton harus terus menjadi "penonton" ? "Proses" yang seharusnya dilakukan Pemerintah adalah implementasi hilirisasi aspal Buton.
John F Kennedy, Presiden Amerika Serikat pernah mengatakan: "Jangan tanyakan apa yang Negaramu dapat berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang dapat kamu berikan kepada Negaramu". Seandainya saja Aspal Buton dapat berbicara, Aspal Buton akan menjawab tantangan ini dengan berkata:Â "Aku diciptakan oleh Allah SWT untuk Indonesia. Dan aku akan serahkan seluruh jiwa dan ragaku untuk Indonesia". Tetapi apakah Pemerintah mau mendengarkan?
